beritax.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pihaknya terus mengawasi pembahasan hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Ia menyebut pemerintah menghormati proses pansus DPRD Kabupaten Pati yang sedang berjalan dan meminta masyarakat menjaga kondusivitas hingga keputusan akhir. Selain itu, ia juga mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi karena memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski dinamika pemerintahan meningkat.
Sikap Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai proses hak angket tidak boleh hanya menjadi drama. Ia menegaskan bahwa tugas negara ada tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, hak angket harus memberi jawaban jelas kepada masyarakat, bukan sekadar tontonan yang menambah keresahan publik.
Partai X berpandangan rakyat adalah pemilik kedaulatan dan pejabat hanyalah pelayan rakyat. Pemerintah bukanlah penguasa, melainkan pekerja rakyat yang digaji untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan terwujud. Negara yang sehat harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan dengan Pancasila sebagai pedoman nyata, bukan sekadar jargon.
Partai X menilai kisruh di Pati mencerminkan kerusakan sistem ketatanegaraan. Struktur negara saat ini gagal melindungi rakyat dari praktik transaksional yang mengorbankan pelayanan publik. Analogi rumah rusak menggambarkan bahwa negara kehilangan fungsi dasarnya sebagai pelindung rakyat dan penyelenggara keadilan.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi dengan sembilan langkah penyembuhan bangsa. Di antaranya musyawarah kenegarawanan nasional melibatkan kaum intelektual, agama, TNI/Polri, dan budayawan, serta amandemen kelima UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan penuh ke tangan rakyat. Selain itu, Partai X menekankan pemisahan tegas negara dan pemerintah, reformasi hukum berbasis kepakaran, serta digitalisasi birokrasi untuk memutus rantai korupsi. Langkah tersebut diyakini mampu mencegah penguasa yang merugikan rakyat dan memastikan transparansi kebijakan.
Partai X menegaskan bahwa rakyat membutuhkan jawaban nyata dari hak angket, bukan drama yang melelahkan. “Rakyat menanti kepastian hukum dan pelayanan yang adil, bukan sekadar panggung kekuasaan,” tegas Rinto.
