beritax.id – Anggota DPR periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Aturan itu tertuang dalam Surat Sekjen DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024. Tunjangan diberikan karena DPR tidak lagi mendapat rumah dinas Kalibata dan Ulujami, yang dianggap tidak layak.
Jika dihitung, setiap anggota DPR menerima Rp600 juta per tahun hanya untuk tunjangan perumahan. Dengan jumlah 580 anggota DPR, anggaran yang terkuras mencapai Rp348 miliar dalam satu tahun anggaran.
Kritik Partai X: Rakyat Kontrakan Susah, DPR Hidup Mewah
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengecam pemborosan anggaran untuk fasilitas mewah para wakil rakyat. Menurutnya, tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Namun, kata Rinto, kenyataan hari ini rakyat susah membayar kontrakan rumah, sementara DPR foya-foya uang negara. Ia menegaskan, pejabat semestinya meneladani hidup sederhana, bukan justru menghamburkan anggaran untuk kenyamanan pribadi.
Partai X menegaskan negara berdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintah, bukan milik pejabat. Setiap rupiah anggaran negara harus kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan jadi fasilitas penguasa.
Partai X menolak pola pikir bahwa rakyat hanya objek pajak sementara pejabat menikmati fasilitas istimewa. Bagi Partai X, kekuasaan hanyalah mandat rakyat yang harus dijalankan penuh tanggung jawab.
Solusi Partai X: Anggaran Kembali untuk Rakyat
Partai X menawarkan solusi agar anggaran DPR lebih berpihak pada rakyat. Pertama, audit terbuka tunjangan pejabat agar masyarakat tahu transparansi penggunaan uang negara. Kedua, realokasi anggaran tunjangan DPR untuk subsidi kontrakan rakyat di perkotaan. Ketiga, program perumahan rakyat berbasis koperasi agar warga pekerja bisa memiliki rumah layak huni. Keempat, reformasi birokrasi digital agar belanja negara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Partai X menegaskan kesejahteraan rakyat harus lebih penting dibanding fasilitas mewah pejabat. Di tengah rakyat yang berjuang membayar kontrakan, DPR tidak boleh menghambur-hamburkan Rp348 miliar.Negara sejati hadir ketika pejabat mau hidup sederhana, dan rakyat bisa hidup bermartabat.
