beritax.id – Tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI kembali menuai kritik masyarakat. Warga menilai nominal tersebut terlalu tinggi dan tidak proporsional dengan kondisi ekonomi rakyat. Yaomi (27) menilai tunjangan tersebut lebih tampak sebagai kemewahan daripada kebutuhan kerja DPR. Dira (25), warga Depok, menyebut kebijakan itu tidak etis di tengah banyak sektor rakyat mengalami efisiensi. Masyarakat menegaskan kinerja DPR tidak sebanding dengan fasilitas berlebih yang mereka terima.
Tugas Negara Bukan untuk Memanjakan Pejabat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kritik tegas. Menurutnya, tugas negara hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Ia mengingatkan, DPR adalah pelayan rakyat, bukan kelompok istimewa yang hidup di atas penderitaan masyarakat. Bagi rakyat, Rp50 juta adalah kemewahan luar biasa, tetapi bagi DPR hanya menjadi kebiasaan hidup mewah. Kebijakan ini dinilai mencerminkan lemahnya empati dan jauhnya wakil rakyat dari realitas kehidupan warga.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Raja
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, sehingga rakyatlah yang berhak menentukan arah bangsa. Pemerintah dan DPR hanyalah pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan yang berhak hidup berlebihan.
Dalam prinsip Partai X, politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Ketika DPR menerima tunjangan berlebihan, maka mereka sedang mengkhianati amanat rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Solusi Partai X: Reformasi Kebijakan dan Pengelolaan Anggaran
Partai X mengajukan solusi melalui sembilan poin penyembuhan bangsa. Pertama, rakyat perlu mendapat pendidikan politik agar memahami haknya atas keadilan sosial. Kedua, birokrasi perlu ditransformasi secara digital untuk memutus rantai korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ketiga, partai yang tidak mendidik rakyat wajib dibubarkan agar kembali ke rel pengabdian rakyat.
Selain itu, kebijakan anggaran DPR harus realistis, transparan, dan berbasis kebutuhan, bukan gaya hidup mewah.
Partai X menyerukan agar DPR mengingat kembali hakikat tugasnya sebagai pelayan rakyat. Kemewahan yang dinikmati segelintir pejabat tidak boleh mengorbankan hak rakyat yang masih berjuang hidup. Reformasi kebijakan tunjangan DPR menjadi langkah awal mengembalikan kepercayaan rakyat pada lembaga legislatif. Rakyat adalah raja, dan negara ada untuk melindungi, melayani, serta mengatur mereka dengan adil dan sejahtera.
