beritax.id – Gaji anggota DPR kembali jadi polemik setelah muncul kabar kenaikan tunjangan di tengah sulitnya ekonomi rakyat. Di atas kertas, gaji pokok mereka hanya Rp 4,2 juta per bulan. Nilai itu bahkan di bawah UMR Jakarta tahun 2025 yang sebesar Rp 5,39 juta. Namun ketika ditambah tunjangan, fasilitas, dan kompensasi rumah, penghasilan anggota DPR bisa menembus ratusan juta rupiah.
Partai X: Ironi Besar di Tengah Derita Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyebut kondisi ini sebagai ironi besar. Menurutnya, tugas negara jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tetapi realitasnya, wakil rakyat malah hidup bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat yang susah bertahan hidup. Ia menegaskan, keadilan sosial tidak boleh dipelintir menjadi keadilan eksklusif bagi pejabat.
Partai X menegaskan bahwa negara adalah satu kesatuan wilayah, rakyat, dan pemerintah yang wajib berjalan efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah adalah bagian dari rakyat yang digaji untuk melayani rakyat, bukan untuk hidup mewah di atas jeritan rakyat.
Solusi Partai X: Audit Menyeluruh dan Keadilan Fiskal
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, lakukan audit menyeluruh terhadap gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat publik secara terbuka. Kedua, hubungkan kenaikan fasilitas wakil rakyat dengan indikator kesejahteraan rakyat, bukan kebutuhan pribadi. Ketiga, pangkas tunjangan yang tidak relevan dan alihkan untuk program pengentasan kemiskinan serta lapangan kerja produktif. Keempat, perkuat sistem pengawasan publik agar rakyat bisa ikut menentukan keadilan distribusi anggaran.
Partai X menegaskan, rakyat saat ini bahkan kesulitan memperoleh UMR, sementara para wakilnya menikmati ratusan juta tunjangan. Jika negara terus membiarkan jurang ini melebar, demokrasi hanya tinggal nama. Solusi keadilan fiskal harus segera diwujudkan agar wakil rakyat benar-benar kembali mengabdi pada rakyat, bukan pada gaya hidupnya sendiri.
