beritax.id – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa gaji bersih anggota DPR saat ini lebih dari Rp100 juta per bulan. Kenaikan ini terjadi karena fasilitas rumah dinas diganti dengan tunjangan sekitar Rp50 juta. “Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” ujarnya di Kompleks Parlemen. Hasanuddin menyebut jumlah tersebut lebih dari cukup, setara sekitar Rp3 juta per hari.
Respons Partai X: Realita Rakyat Jauh Berbeda
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu jelas. “Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Pertanyaannya, rakyat bisa makan apa dulu kalau legislator sudah terima segitu?” tegasnya. Menurutnya, kesenjangan pendapatan antara pejabat dan rakyat semakin memperlebar jurang kepercayaan publik.
Pernyataan “so what” dari Hasanuddin menuai kritik tajam dari Partai X. Bagi Partai X, gaji besar pejabat publik harus diimbangi dengan akuntabilitas tinggi dan kinerja nyata. Uang yang diterima pejabat adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
Partai X memandang pemerintah sebagai sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan demi keadilan dan kesejahteraan. Pemimpin negara harus bersikap negarawan bijaksana, berwibawa, visioner, dan ahli mengelola urusan publik. Negara yang sehat memastikan seluruh kebijakan menjamin pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan rakyat.
Solusi Partai X untuk Reformasi Pendapatan Pejabat Publik
Partai X menawarkan langkah konkret agar pengelolaan pendapatan pejabat publik adil dan transparan. Pertama, membuka rincian gaji, tunjangan, dan fasilitas anggota DPR secara publik. Kedua, menetapkan standar gaji berbasis rasio pendapatan rata-rata rakyat agar kesenjangan tidak terlalu lebar.
Ketiga, mengaitkan besaran gaji dengan indikator kinerja nyata, bukan hanya jabatan. Keempat, memperkuat pengawasan publik melalui audit tahunan independen. Kelima, mengarahkan sebagian tunjangan pejabat untuk program pemberdayaan masyarakat secara langsung.
