beritax.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus keracunan yang melibatkan 10 sekolah. Penyelidikan dilakukan melalui laboratorium BPOM di Kupang untuk memastikan penyebab keracunan. “Sekarang laboratorium kami bekerja. Kalau ada hasil, akan kami sampaikan,” kata Taruna, Jumat (25/7/2025).
Sebelumnya, Pemerintah Kota Kupang mengonfirmasi bahwa lebih dari 140 siswa SMPN 8 Kupang mengalami gejala serius usai mengonsumsi makanan MBG. Wali Kota Kupang Christian Widodo menyatakan keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. “Mereka butuh infus dan stabilisasi, bukan perdebatan soal siapa salah atau benar,” ujarnya.
Partai X: Negara Baru Tiba Setelah Rakyat Terluka
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R. Saputra mengkritik keras keterlambatan respons negara. “Kok selalu begitu? Rakyat sakit dulu, negara datang belakangan,” ujarnya. Ia menegaskan, negara punya tiga tugas utama yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Bila MBG dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka negara telah gagal dalam ketiga fungsi tersebut.
Partai X menilai program MBG, yang menyasar puluhan juta penerima, bukan hanya soal distribusi makanan. Ini soal keselamatan rakyat. “Program sebesar itu tak bisa sekadar dikejar target kuantitas tanpa kontrol kualitas,” tegas Prayogi.
Menurut prinsip Partai X, rakyat bukan objek eksperimen kebijakan . Negara harus menjadi pelindung aktif, bukan penonton pasif ketika rakyat menderita. Semua program, apalagi yang menyangkut gizi dan kesehatan, harus berbasis sistem pengawasan independen dan akuntabel.
Partai X mendorong keterlibatan lembaga pengawasan eksternal dari unsur sipil dan profesi medis. MBG harus diawasi dari hulu ke hilir, mulai proses pengadaan bahan, distribusi, hingga penyajian di sekolah. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan secara rutin, bukan hanya saat terjadi krisis.
Solusi Partai X: Audit Terbuka dan Pengawasan Terstruktur
Partai X menyerukan langkah konkret: audit publik terhadap seluruh vendor dan mitra MBG. Pemerintah pusat harus membuka data penyedia logistik makanan untuk verifikasi publik. Di setiap wilayah, harus dibentuk unit pengawasan MBG lintas sektor: kesehatan, pendidikan, dan masyarakat sipil.
Selain itu, pemerintah harus menyiapkan hotline darurat pengaduan MBG di setiap kabupaten/kota. Dana darurat untuk penanganan krisis gizi di sekolah juga perlu disiapkan, bukan hanya dana promosi kekuasaan program.
Partai X menolak program populis yang tak disertai perlindungan hak dasar rakyat. Makan bergizi gratis seharusnya jadi hak, bukan potensi petaka. Jika negara gagal memastikan kualitas dan keamanan, maka program itu bukan kesejahteraan, tapi kelalaian.
