beritax.id — Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan alasan situs resmi DPR RI kerap mengalami gangguan. Server kerap dimatikan sementara karena adanya serangan siber dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Situasi ini berdampak pada kesulitan publik dalam mengakses dokumen penting, termasuk draf RUU KUHAP. Indra menyebut upaya serangan terjadi ribuan kali dan demi menjaga sistem, situs DPR kadang harus dimatikan sementara waktu.
Menurut Indra, penghentian akses bersifat temporer dan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari lembaga seperti BSSN dan Bareskrim. Namun, kondisi ini menimbulkan kritik publik yang menilai DPR tertutup dalam proses legislasi. Apalagi, draf RUU KUHAP disebut-sebut sulit diakses ketika pembahasan berlangsung intensif di Senayan.
Partai X: Hak Akses Publik Bukan Bonus, Tapi Kewajiban Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai kejadian ini adalah alarm demokrasi. Negara seharusnya melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat bukan menyembunyikan kebijakan di balik gangguan teknis.
Rinto menyatakan bahwa proses legislasi harus terbuka dan dapat dipantau rakyat secara langsung. “Kalau rakyat tidak bisa lihat pembahasan anggaran, lalu apa fungsi DPR Digital?” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Bagi Partai X, transparansi bukan sebatas unggahan dokumen digital. Transparansi adalah ketersediaan akses, penjelasan, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan kebijakan negara.
Partai X menegaskan kembali bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk membuat kebijakan demi kesejahteraan bersama. Pemerintahan yang baik, menurut prinsip Partai X, harus efektif, efisien, dan transparan.
Jika akses rakyat pada draf-draf RUU saja sulit, bagaimana mungkin rakyat dapat menilai apakah pemerintah bekerja demi keadilan dan kesejahteraan?
Bagi Partai X, negara bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal amanah rakyat. Maka, menutup akses informasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keterwakilan.
Solusi Partai X: Digitalisasi dengan Sistem Audit Rakyat dan Sekolah Negarawan
Sebagai solusi konkret, Partai X menawarkan dua pendekatan. Pertama, reformasi sistem digital DPR dengan teknologi keamanan siber yang tangguh dan bersertifikasi rakyat. Semua draf, DIM, hingga risalah rapat wajib memiliki rekam jejak dan log publik.
Kedua, melalui platform Sekolah Negarawan, Partai X akan mendorong pendidikan politik rakyat tentang proses legislasi, anggaran, dan kebijakan publik. Dengan ini, rakyat dapat mengawasi proses demokrasi dari hulu ke hilir.
Rinto menutup pernyataan dengan menyatakan, “Negara bisa bicara digital, tapi jangan bisu pada rakyat. Demokrasi hidup lewat keterbukaan, bukan lewat server yang selalu down.”
