beritax.id – Diskon tarif tol sebesar 20 persen kembali diberlakukan oleh pemerintah pada ruas Trans-Jawa dan Trans-Sumatera. Kebijakan ini berlaku selama tiga hari, dari 11 Juli hingga 13 Juli 2025.
Potongan tarif diberlakukan untuk semua golongan kendaraan dengan catatan perjalanan dilakukan secara menerus dan menggunakan uang elektronik. Menurut Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, kebijakan ini diharapkan mampu meringankan biaya perjalanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Potongan tarif hanya berlaku di tol, bukan pada sistem transportasi massal rakyat. Diskon ini menyasar kendaraan pribadi, bukan angkutan umum, apalagi pejalan kaki.
Partai X menilai pendekatan seperti ini semakin mempertegas orientasi infrastruktur yang condong menguntungkan pemilik mobil pribadi, yang sebagian besar dari kelas menengah atas.
Sementara itu, rakyat biasa yang harus berjalan kaki ke terminal, berdesakan di angkutan kota, atau tergantung pada sepeda motor dengan angsuran berat, justru tidak mendapat perlakuan serupa.
Kritik Partai X: Tarif Tol Diskon Tapi Harga Hidup Rakyat Naik
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengkritik tajam kebijakan ini. Ia menyebut bahwa negara kembali gagal menempatkan prioritas.
“Jalanan buat mobil kelas atas dibikin lancar dan murah, tapi jalan hidup rakyat makin mahal dan sulit,” tegas Prayogi. Ia mengingatkan bahwa tugas negara bukan sekadar mengatur aspal tol, tapi mengatur keadilan bagi semua warga, termasuk yang tak punya mobil.
Prinsip Partai X: Infrastruktur Harus Mewujudkan Keadilan Sosial
Partai X menekankan bahwa pembangunan sejati harus dimulai dari prinsip keadilan sosial. Negara bukan milik pemilik kendaraan mewah. Negara milik rakyat. Pemerintah adalah sopir, rakyat pemilik kendaraan.
Pembangunan infrastruktur seperti tol harus mengedepankan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan pemilik kendaraan. Oleh karena itu, Partai X menawarkan solusi konkret:
- Desain Infrastruktur Berbasis Kesetaraan
Seluruh proyek tol harus diiringi dengan pembangunan akses jalan rakyat, angkutan umum yang murah, dan transportasi ramah pejalan kaki. - Audit Sosial Terhadap Proyek Infrastruktur
Setiap kebijakan diskon atau insentif jalan tol harus dievaluasi secara terbuka mengenai siapa yang diuntungkan. - Reformasi Birokrasi Transportasi
Pemerintah harus membentuk platform operasi transportasi nasional berbasis kepakaran dan data, bukan hanya berdasarkan tekanan pasar dan rente jalan tol.
Kondisi jalan desa rusak, jembatan gantung putus, dan angkutan umum minim subsidi menjadi kontras tajam di tengah promosi infrastruktur.
Partai X menilai ini bukan sekadar soal fasilitas, tetapi soal arah kebijakan. Diskon tol adalah simbol dari ketimpangan orientasi pembangunan: jalan raya buat pejabat, jalan setapak buat rakyat.
Jika keadilan tidak ditempuh dari setiap kilometer jalan, maka yang tersisa hanyalah peradaban tambal sulam dimana pemerintah berlari kencang di atas tol, dan rakyat tertinggal di jalan terjal kehidupan.
