beritax.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Sekolah Rakyat akan menjangkau komunitas adat terpencil (KAT), termasuk Suku Anak Dalam di Jambi. Hal ini ditegaskan dalam retret tahap kedua Kepala Sekolah Rakyat di Gedung Pusdiklat Kesos, Rabu (3/7/2025).
Program ini sebelumnya hanya difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di kota. Kini, pemerintah membuka peluang bagi wilayah dengan kearifan lokal. Anak-anak dari komunitas adat dijanjikan akses pendidikan gratis lengkap dengan asrama dan pembinaan karakter.
Partai X: Kalau Serius Menjangkau, Pastikan Tak Cuma Sebatas Afirmasi Simbolik
Menanggapi program tersebut, Partai X meminta agar perluasan sasaran tidak berhenti di meja konferensi. Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menegaskan bahwa pendidikan bagi komunitas adat jangan hanya jadi bahan dokumentasi pencitraan.
“Kalau benar ingin menjangkau komunitas adat, pastikan tidak sekadar hadir untuk foto-foto lalu hilang tanpa keberlanjutan,” tegasnya.
Partai X menilai, sejak lama komunitas adat menjadi objek kebijakan, bukan subjek pembangunan. Sekolah Rakyat semestinya tidak mengulang pola eksklusi dan domestikasi tersembunyi, melainkan menjamin partisipasi aktif mereka dalam desain pendidikan.
Partai X kembali mengingatkan, tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Hal ini berarti pemerintah tidak boleh membiarkan komunitas adat hanya hidup di pinggir wacana. Mereka harus mendapat hak setara sebagai warga negara.
Pendidikan untuk komunitas adat harus berbasis penghormatan terhadap budaya lokal, bukan program seragam yang menghapus identitas. Pemerintah wajib memastikan tenaga pengajar memahami konteks budaya dan tidak memaksakan pendekatan homogen.
Solusi Partai X: Sekolah Negarawan dan Pendidikan Berbasis Komunitas
Sebagai solusi konkret, Partai X melalui X-Institute mengusulkan program Sekolah Negarawan sebagai ruang kaderisasi pemimpin dari komunitas adat. Pendidikan harus disesuaikan dengan nilai lokal dan kebutuhan nyata mereka, bukan hanya berdasarkan laporan nasional.
“Kita ingin komunitas adat menjadi pelaku utama pendidikan. Sekolah Rakyat harus tumbuh dari tanah tempat mereka berdiri, bukan dari skenario pusat yang mengabaikan kearifan lokal,” ujar Prayogi.
Model pendidikan berbasis komunitas ini juga membuka ruang kurikulum khusus yang menggabungkan nilai tradisi dengan kompetensi modern. Pemerintah perlu memfasilitasi ini, bukan memaksakan satu pendekatan bagi semua.
Penutup: Pastikan Sekolah Rakyat Bukan Sekadar Program Lima Tahun
Partai X menegaskan bahwa keberpihakan pada komunitas adat harus berkelanjutan. Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi proyek kekuasaan sesaat menjelang Pemilu atau program lima tahun tanpa pijakan di masyarakat.
“Jangan jadikan komunitas adat hanya peraga visual proyek pejabat. Berikan mereka hak menentukan masa depan melalui pendidikan yang menghormati akar mereka sendiri,” tutup Prayogi.
Partai X akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar benar-benar menjadi jalan keluar struktural, bukan hanya jalan pintas seremonial yang penuh euforia awal tapi sepi tindak lanjut.
