beritax.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menyatakan komitmen memerangi korupsi di Indonesia. Dalam peresmian proyek energi baru terbarukan, Presiden menegaskan akan menghapus praktik manipulatif dan boros yang selama ini menjadi sumber kebocoran anggaran negara.
Ia menyebut perang terhadap korupsi adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sejahtera dan maju. Dalam pidato sebelumnya saat peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo bahkan mengakui banyak maling yang mencuri uang rakyat.
Pernyataan Tegas, Tapi Siapa yang Disingkirkan?
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menanggapi pernyataan Prabowo dengan sikap kritis. Ia menilai narasi perang terhadap korupsi seharusnya tidak berhenti pada pidato. “Perangnya serius, tapi musuhnya masih duduk di kursi kekuasaan,” ujar Prayogi.
Menurutnya, jika Presiden benar ingin memberantas korupsi, maka ia harus menunjukkan ketegasan dengan membongkar jaringan dalam pemerintah, bukan sekadar menegur di podium.
Partai X kembali mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, negara harus menjamin perlindungan bagi pelapor, layanan untuk korban kebijakan korup, dan sistem pengawasan yang kuat.
“Mengajak rakyat untuk melapor tapi tidak memberi jaminan keamanan bagi pelapor, hanya akan memperparah ketakutan publik,” tegas Prayogi. Ia juga mempertanyakan keberanian Presiden dalam menindak pejabat dan birokrat yang terindikasi korupsi.
Solusi Partai X: Dari Pidato ke Tindakan Lawan Korupsi
Partai X menawarkan tiga langkah konkret sebagai solusi menuju pemberantasan korupsi yang sistemik dan menyentuh akar:
- Bangun Integritas Lewat Sekolah Negarawan
Sekolah Negarawan Partai X dirancang sebagai ruang pendidikan dan etika publik berbasis nilai-nilai Pancasila. Melahirkan pemimpin bukan hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan berpihak pada rakyat. - Reformasi Total Tata Kelola Anggaran dan ASN
Partai X menekankan pentingnya penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dan transparansi. Jabatan ASN harus bebas dari transaksi kekuasaan dan patronase partai. - Buka Seluruh Akses Informasi dan Laporan Korupsi
Sistem pelaporan korupsi harus diperkuat dengan perlindungan hukum, teknologi terbuka, dan partisipasi warga. Siapapun yang berani mengungkap harus didukung, bukan diintimidasi.
Partai X menyambut baik pidato Presiden, namun menolak menjadikannya sebagai simbol tanpa tindakan. Rakyat tak butuh slogan perang, rakyat butuh pembersihan nyata. Musuhnya bukan rakyat kecil, tapi para pejabat yang dilindungi sistem.
“Kalau benar berperang, jangan biarkan lawannya tetap rapat di ruang kabinet, tertawa dalam proyek, atau duduk di komisi. Wujudkan perang itu dalam pencopotan, penegakan hukum, dan perlindungan hak rakyat,” tegas Prayogi.
