beritax.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan bahwa pemerintah akan mulai merehabilitasi dan merevitalisasi 10.440 sekolah mulai Juli 2025. Program ini merupakan bagian dari strategi Quick Win yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Mu’ti menyatakan, selain pembangunan fisik sekolah, digitalisasi ruang belajar juga akan menjadi prioritas. Dalam waktu 3–4 tahun, kementerian akan melengkapi sekolah dengan 300.000 smart TV dan perangkat pendukung lainnya untuk menciptakan kelas pintar yang modern dan adaptif.
Revitalisasi Fisik Tak Boleh Gantikan Perbaikan Substansi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menanggapi proyek besar ini dengan catatan kritis. Ia menegaskan, negara wajib melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan sekadar mempercantik sarana tanpa menyentuh kualitas isi.
Menurutnya, revitalisasi tidak boleh sebatas pembangunan gedung atau pemberian peralatan canggih. “Kalau yang direhab hanya tembok dan TV digital, sementara kurikulum masih ketinggalan dan gurunya belum sejahtera, itu artinya rakyat cuma dikasih kulit, bukan isi,” tegasnya.
Gedung Mewah, Tapi Kualitas Rendah: Kritik untuk Pemerintah
Partai X menilai pembangunan sekolah jangan hanya dilihat sebagai pencitraan visual. Negara harus memulai reformasi pendidikan dari hal paling mendasar: kualitas guru, kurikulum kritis, dan budaya literasi.
“Kami sering jumpai sekolah yang secara fisik mewah, tapi substansinya jauh dari semangat merdeka belajar. Pendidikan seharusnya menumbuhkan nalar kritis, bukan sekadar membentuk generasi patuh pada kekuasaan,” ujar Prayogi.
Partai X menekankan bahwa pendidikan adalah arena membentuk generasi negarawan. Sekolah bukanlah tempat mendidik teknokrat tanpa nurani, melainkan pusat transformasi nilai bangsa.
Dalam dokumen prinsipnya, Partai X menegaskan: “Negarawan adalah sosok visioner yang mengelola negara dengan kebijaksanaan, bukan hanya akumulasi keterampilan administratif.” Pendidikan yang tidak menghasilkan karakter ini hanya akan mengulang lingkaran pejabat bermental feodal.
Solusi Partai X: Masukkan Pendidikan dan Nalar Kritis dalam Kelas
Sebagai solusi, Partai X mendesak pemerintah agar memulai Amandemen Kelima UUD 1945 yang mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pendidikan. Kurikulum wajib dirombak untuk menghadirkan pendidikan sejak dini agar rakyat paham hak dan kedaulatannya.
Sekolah Negarawan yang digagas X-Institute dapat menjadi model sistem pendidikan alternatif. Dengan pendekatan berbasis integritas, kepemimpinan, dan nilai kebangsaan, Sekolah Negarawan membentuk generasi muda yang sadar konstitusi dan bertanggung jawab secara sosial.
Prayogi menutup dengan mengingatkan posisi rakyat. “Rakyat itu pemilik negara. Pemerintah hanya sopir bus yang diberi mandat. Jangan sampai sopirnya sibuk poles karoseri, tapi lupa arah tujuan bangsa,” sindirnya.
Partai X menegaskan, gedung sekolah boleh dicat ulang, tapi kesadaran rakyat tak bisa didandani dengan cat dinding. Hanya pendidikan yang kritis dan membebaskan yang mampu melahirkan perubahan nyata.
