beritax.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah kabar penyaluran bahan mentah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan resmi yang mengatur penyaluran bahan mentah. Program MBG diklaim hanya memberikan makanan siap konsumsi sebagai bentuk intervensi gizi.
Bantahan ini menyusul viralnya dokumentasi bahan mentah seperti beras, telur puyuh, dan makanan ringan tinggi gula yang dibagikan kepada siswa dalam program MBG di Tangerang Selatan. BGN menyebut kejadian itu hanya terjadi di satu dari 1.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan merupakan inisiatif oknum, bukan kebijakan pusat.
Janji Gizi dan Kenyataan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa polemik ini mencerminkan persoalan struktural dalam pelaksanaan kebijakan publik. “Kalau nasi datang sendiri, maka pertanyaannya: siapa yang kirim rantang?” sindirnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menjaga kejelasan prosedur dan pengawasan yang transparan agar setiap rupiah dalam program MBG benar-benar memberikan gizi, bukan sekadar menyelesaikan laporan.
Ia mengingatkan bahwa tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika rakyat menerima bahan mentah, bukan makanan bergizi siap saji, itu adalah kegagalan perlindungan dan pelayanan.
Kritik Atas Sistem: Dari Rakyat, oleh Pejabat, untuk Pejabat?
Partai X menilai bahwa kasus MBG ini bukan sekadar soal kesalahan teknis, melainkan konsekuensi dari sistem pemerintahan yang belum berpihak pada rakyat secara utuh. Negara seharusnya bukan alat kekuasaan pejabat. Pemerintah hanyalah sopir dalam bus bernama negara, bukan pemilik bus. Pemilik sejatinya adalah rakyat.
Namun, bila kebijakan yang dijalankan hanya untuk menggugurkan anggaran tanpa kontrol publik yang kuat, maka negara dijalankan oleh logika kekuasaan, bukan oleh kompas keadilan sosial.
Solusi Partai X: Kembalikan Kedaulatan Rakyat dalam Pelayanan Publik
Partai X menawarkan langkah pembenahan melalui prinsip-prinsip penyembuhan bangsa:
- Musyawarah kenegarawanan sebagai forum korektif untuk setiap kebijakan publik.
- Dewan Kedaulatan Rakyat Adhoc untuk mengawasi implementasi program strategis seperti MBG.
- Reformasi birokrasi berbasis sistem pakar (expert system) untuk mencegah penyelewengan dan praktik manipulatif.
- Pendidikan rakyat melalui Sekolah Negarawan agar masyarakat kritis, berani menuntut pelayanan, dan terlibat aktif.
Sekolah Negarawan yang diinisiasi X-Institute menyiapkan generasi masa depan yang berpikir strategis, adil, dan berjiwa rakyat. Di sinilah mentalitas pelayan rakyat dibentuk: pemimpin yang tak cuma sibuk dengan angka penyaluran, tetapi hadir memastikan isi rantang benar-benar layak makan. Partai X menyerukan pembenahan menyeluruh dalam pelaksanaan MBG. Jangan jadikan statistik sebagai dalih. Di balik angka, ada perut rakyat yang lapar. Jangan biarkan program bergizi gratis hanya bergizi di atas kertas.
