beritax.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah berjalan cukup baik. Dalam kunjungannya ke Puskesmas Sempol, Bondowoso, Gibran menegaskan program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo dan penting untuk deteksi dini.
Meski demikian, ia menyatakan evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan di lapangan. Program ini disebut telah dimanfaatkan oleh sekitar 9 juta warga.
Evaluasi Tak Cukup Jika Rakyat Masih Menanggung Biaya
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menanggapi pernyataan Wapres Gibran dengan kritis. Menurutnya, program CKG memang tampak menarik di atas kertas dan baliho pemerintah, namun realitasnya di lapangan berbeda.
“Rakyat masih mengeluh harus bayar obat, bayar cek kesehatan lab, dan antrean panjang tanpa kejelasan layanan,” ujar Diana.
Partai X menilai, jargon kesehatan gratis hanya efektif jika didukung sistem yang kuat. Bukan sekadar puskesmas dikunjungi pejabat untuk difoto, tapi harus ada anggaran memadai, SDM terlatih, dan pengawasan pelaksanaannya.
Prinsip Partai X: Lindungi, Layani, dan Atur untuk Kesehatan Rakyat
Partai X menekankan kembali tugas negara sebagaimana ditegaskan dalam prinsip dasarnya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dalam konteks pelayanan kesehatan, perlindungan artinya menjamin rakyat tidak jatuh miskin karena sakit.
Pelayanan berarti memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan tersedia, terlatih, dan berdaya guna. Sementara pengaturan harus berpihak pada keadilan, tidak hanya mendahulukan proyek pencitraan pejabat.
“Evaluasi CKG harus transparan. Jika evaluasi hanya dari kantor pusat, tanpa suara rakyat, itu bukan evaluasi. Itu propaganda,” kata Diana.
Solusi Partai X: Sistematis, Berbasis Data, dan Menghapus Biaya Terselubung
Solusi Partai X dalam persoalan ini jelas:
- Perkuat sistem pendataan dan pelaporan publik tentang CKG di tiap daerah.
- Sediakan kanal aduan digital dan manual yang mudah diakses untuk laporan pungutan liar.
- Dorong audit layanan kesehatan gratis oleh lembaga independen secara berkala.
- Terapkan pagu pengawasan berbasis warga, yakni warga ikut memantau program di lapangan melalui tim komunitas.
- Berikan insentif untuk tenaga kesehatan yang terbukti bekerja jujur, adil, dan ramah rakyat.
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X juga mendidik pemimpin yang memahami bahwa kesehatan bukan komoditas, tetapi hak asasi. Kesehatan rakyat bukan alat pencitraan, tapi ukuran utama keberhasilan negara.
Partai X mengingatkan bahwa kunjungan ke puskesmas tak boleh jadi seremoni pencitraan. Jika CKG memang serius, buktikan dengan membenahi sistem rujukan, pembiayaan, dan obat-obatan yang hingga kini masih banyak dikeluhkan warga.
“Gratis itu bukan sekadar brosur. Rakyat ingin bukti di meja pendaftaran, bukan hanya janji di mikrofon pejabat,” tutup Diana Isnaini.
