beritax.id – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak aparat intelijen dan penegak hukum meningkatkan deteksi dini ancaman teror. Hal ini disampaikan usai insiden pendaratan darurat pesawat jemaah haji maskapai Saudia Airlines di Kualanamu akibat dugaan ancaman bom.
Menurut Cucun, aparat harus waspada terhadap sosok yang berpotensi menebar teror, apalagi di musim ibadah haji. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam kondisi darurat, termasuk kewajiban pendaratan jika ada ancaman bom.
Partai X: Keamanan Jangan Hanya Reaktif, Tapi Harus Antisipatif
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai insiden ini adalah alarm serius. “Jangan tunggu ledakan dulu baru sistem keamanan dibenahi,” tegas Prayogi.
Partai X mengingatkan, tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika perlindungan dasar seperti keamanan ibadah saja gagal, maka negara sedang abai pada tugasnya.
Apalagi, pelaksanaan ibadah haji melibatkan jutaan warga negara dan jaringan logistik yang sensitif. “Ancaman semacam ini tidak bisa dianggap insidental. Harus ada sistem keamanan nasional yang aktif, bukan sekadar tanggap,” lanjut Prayogi.
Menurut prinsip Partai X, perlindungan publik harus berbasis pada kedaulatan sipil dan bukan hanya kekuatan reaktif.
Intelijen harus dituntut akuntabilitasnya dalam mencegah terorisme, bukan sekadar menyusun laporan pascakejadian.
Partai X mengkritik pendekatan keamanan yang masih bersifat birokratis dan lambat. “Kalau alat negara seperti intelijen hanya reaktif setelah publik gaduh, maka itu bukan pertahanan, itu kealpaan,” ujar Prayogi.
Solusi Partai X: Desentralisasi Keamanan Sipil dan Reformasi Intelijen
Sebagai jalan keluar, Partai X menawarkan solusi yang tegas dan menyeluruh:
- Desentralisasi sistem keamanan sipil, termasuk memperkuat sistem peringatan dini berbasis masyarakat dan komunitas keagamaan.
- Reformasi total lembaga intelijen, agar memiliki fungsi pencegahan berbasis analisis sosial, bukan hanya militeristik.
- Kolaborasi dengan sekolah dan pesantren, melalui Sekolah Negarawan untuk membentuk kader intelijen sipil yang peka pada dinamika publik.
- Transparansi anggaran pengamanan ibadah haji, agar bisa diawasi publik, tidak hanya dinilai dari jumlah pasukan, tapi juga efektivitas tindakan.
Partai X menilai bahwa keamanan jemaah haji adalah ujian kepemimpinan negara dalam melindungi rakyatnya, bahkan di luar wilayah Indonesia. “Jika negara gagal membangun sistem deteksi dini, maka negara sedang gagal menjalankan mandat konstitusionalnya,” pungkas Prayogi.
Partai X mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak membiarkan praktik keamanan hanya berorientasi pada prosedur, melainkan pada substansi perlindungan. Keamanan bukan hanya tentang seragam dan senjata, tapi tentang kehadiran negara yang siaga sebelum rakyat panik.
