beritax.id – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengakui bahwa pembubaran Saber Pungli merupakan keputusan tepat. Ia menilai satgas ini tak memiliki tugas dan fungsi yang jelas serta tidak memberikan dampak signifikan. Penindakan yang dilakukan selama ini pun dianggap kecil dan tidak menyentuh akar permasalahan.
Namun, meskipun dibubarkan karena dianggap tidak efektif, publik tetap menaruh kekhawatiran terhadap praktik pungutan liar yang masih masif di berbagai lini layanan publik. Tanpa langkah konkret dan sistematis dari pemerintah, risiko kembalinya praktik pungli tetap tinggi.
Partai X: Jangan Hanya Membubarkan Satgas, Tapi Biarkan Pungli Berkembang Lagi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menyatakan bahwa tindakan membubarkan satgas harus disertai penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. “Jangan sampai yang dibubarkan cuma satgasnya, tapi punglinya jalan terus,” tegas Diana.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiganya harus dijalankan secara konsisten, termasuk dalam hal mencegah kejahatan birokrasi seperti pungli. Bila dibiarkan, pungli akan terus menjadi penghalang utama tercapainya keadilan sosial dan pelayanan publik yang bersih
Dalam dokumen prinsip Partai X, ditegaskan bahwa negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk mengatur, bukan untuk mengambil keuntungan pribadi.
Maka, pembubaran satgas tidak boleh menjadi sinyal pembiaran terhadap praktik pungutan liar.
Partai X menekankan perlunya reformasi hukum dan birokrasi dengan pendekatan berbasis kepakaran dan transformasi digital. Ini selaras dengan sembilan langkah penyembuhan bangsa, termasuk reformasi birokrasi berbasis platform cerdas seperti Intelligent Operations Platform (IOP). Untuk meminimalisasi ruang korupsi dan pungli dalam administrasi pemerintahan.
Solusi Partai X: Pendidikan dan Sekolah Negarawan
Untuk memastikan pemerintahan dijalankan oleh orang-orang berintegritas dan berpihak pada rakyat. Partai X mengusulkan penguatan pendidikan sejak pendidikan dasar hingga menengah. Sekolah Negarawan yang digagas Partai X menjadi pelatihan karakter dan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, integritas, serta keberpihakan kepada rakyat.
Dengan cara ini, Indonesia tidak sekadar memiliki pejabat, tapi memiliki negarawan sejati yang memahami makna kekuasaan sebagai amanah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya diri atau kelompok.
Partai X menegaskan bahwa membubarkan Satgas Saber Pungli tidak cukup. Harus ada sistem yang transparan, efisien, dan berbasis akuntabilitas. Pemerintah harus membuktikan bahwa keputusan ini bukan bentuk keputusasaan, melainkan titik awal pembenahan lebih mendalam dalam pemberantasan pungli dari hulu hingga hilir.
