beritax.id – Retret Kepala Daerah Gelombang II kembali digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, kali ini diikuti 87 kepala daerah. Retret yang berlangsung di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu diklaim sebagai wadah mempererat jejaring dan komunikasi para kepala daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut kegiatan ini melanjutkan kesuksesan gelombang pertama. Retret ini, kata Bima, akan menumbuhkan semangat sinergi lintas daerah demi mempermudah kolaborasi pembangunan.
Kritik Partai X: Retret Kepala Daerah Menyerupai Temu Pejabat
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menilai kegiatan retret ini lebih menyerupai temu akrab pejabat daripada forum pembangunan nyata. “Apa yang dibangun? Komunikasi di hotel. Bukan pelayanan publik yang dibutuhkan rakyat,” tegasnya.
Prayogi mengingatkan, tugas utama pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan memperkuat jejaring kekuasaan. Partai X menilai kegiatan seperti ini harus diaudit manfaat dan dampaknya bagi pelayanan publik di daerah.
Partai X menegaskan bahwa sekolah kepemimpinan sesungguhnya bukan forum eksklusif, tapi ruang bersama yang membangun kedekatan antara pejabat dan rakyat. Retret ini berisiko mempertebal jarak sosial dan birokrasi yang tak empatik.
Di dalam prinsip Partai X, pemimpin daerah seharusnya turun langsung ke kampung, ke pasar, dan ke ruang-ruang rakyat. Bukan berkumpul di fasilitas pejabat dengan makan siang simbolik di Menza IPDN yang tak mewakili realitas di lapangan.
Solusi Partai X: Reformasi Kepemimpinan Lewat Sekolah Negarawan
Solusi yang ditawarkan Partai X adalah transformasi budaya kepemimpinan publik melalui Sekolah Negarawan. Di dalam sekolah ini, pemimpin dilatih untuk mendengar rakyat, menyusun kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat, dan menjawab langsung persoalan daerah.
Retret bukan tempat satu-satunya untuk membentuk sinergi. Rakyat butuh pelayanan cepat, akurat, dan terukur. Setiap rupiah anggaran kegiatan pejabat semacam ini harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Pembangunan Tak Muncul dari Ruang Tertutup
Partai X mengingatkan bahwa kolaborasi dan komunikasi antar kepala daerah tak seharusnya hanya terjadi di balik dinding asrama IPDN. Dialog nyata justru dibangun di lapangan, di desa yang tak punya akses air, di sekolah yang kekurangan guru.
“Kalau kepala daerah ingin membangun negeri, mulailah dari menyentuh tanah rakyat, bukan duduk nyaman di ruang eksklusif,” pungkas Prayogi. Negara kuat jika rakyatnya merasakan pelayanan nyata, bukan hanya melihat foto dokumentasi retret dari layar televisi.
