beritax.id – Mensesneg menyatakan belum melihat dokumen apapun terkait pembentukan BPN. Ia menyebut bahwa struktur pembentukan lembaga baru seperti BPN harus menyesuaikan kebutuhan dan belum menjadi prioritas. Fokus pemerintah saat ini, menurutnya, masih pada peningkatan sistem dan data di Direktorat Jenderal Pajak serta Bea Cukai.
Sebelumnya, informasi struktur organisasi BPN telah beredar luas. Bocoran itu datang dari mantan Dewan Pakar TKN, Edi Slamet Irianto. Ia mengklaim bahwa rancangan BPN telah diperlihatkan kepada Presiden Prabowo sejak masa kampanye, dengan struktur menyerupai kementerian baru yang langsung bertanggung jawab ke Presiden.
Partai X: Wacana Terbang, Rakyat Masih Menunggu
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengkritik tajam tarik ulur ini. Menurutnya, proyek raksasa seperti BPN sering digembar-gemborkan untuk menenangkan publik, tapi realisasinya lambat dan tanpa arah jelas. Wacana megastruktur disebar saat kampanye, namun rakyat belum melihat langkah konkret yang menunjukkan perubahan.
Partai X menilai bahwa pemerintah justru sibuk merancang badan-badan baru ketimbang membenahi badan lama yang sudah tidak akuntabel. Belum ada urgensi yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, hanya sekadar restrukturisasi birokrasi di tingkat pejabat.
Prinsip dan Solusi Partai X: Jangan Hanya Tambah Lembaga, Tambah Kepastian!
Menurut prinsip Partai X, tugas negara bukan menumpuk jabatan dan struktur, tapi memastikan penerimaan negara dikelola transparan, efisien, dan pro-rakyat.
Kalau memang BPN akan dibentuk, harus sejak awal menjunjung prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Solusi Partai X adalah audit publik terhadap rencana pembentukan BPN, dan jika benar-benar dilaksanakan, harus melalui sistem meritokrasi. Sistem pengawasan tidak boleh didominasi ex officio, melainkan diisi publik yang independen dan berpengalaman dalam kontrol fiskal.
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X menegaskan pentingnya mengedepankan etika publik dalam perencanaan lembaga negara. BPN tak boleh hanya jadi ajang rebutan jabatan atau tempat pensiun kekuasaan. Rakyat butuh bukti bahwa setiap lembaga baru berdampak nyata pada penerimaan yang adil dan pelayanan fiskal yang berpihak kepada masyarakat.
Jika benar BPN dibentuk, maka gaji pejabat dan beban anggarannya harus transparan. Sistem rekrutmen harus terbuka, dan orientasi kerja lembaga harus menghapus praktik-praktik pemborosan pajak dan pungutan liar.
Wacana Tanpa Aksi, Ujungnya Hilang Kepercayaan
Partai X menutup dengan mengingatkan, rakyat bukan hanya mencatat janji, tapi menilai bukti. Jika setiap proyek besar hanya berhenti sebagai narasi, maka kepercayaan publik akan terus menyusut. Negara harus bergerak, bukan hanya menggagas.
Rakyat tak butuh struktur baru jika substansinya masih kabur. Yang dibutuhkan adalah sistem penerimaan negara yang sederhana, transparan, dan berpihak. Kalau tidak, struktur apapun hanya akan jadi pajangan birokrasi di tengah krisis kepercayaan fiskal.
