beritax.id – Dunia tengah menghadapi ketidakpastian geopolitik dan potensi krisis ekonomi global. Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai perlu merumuskan pendekatan ekonomi yang berakar pada kekuatan dalam negeri. Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menyebut pemerintahan Prabowo Subianto berpeluang menghidupkan warisan Soemitro Djojohadikusumo. Gagasan itu disebut sebagai “Djojohadikusumonomics” sebuah sintesis pemikiran Soemitro dengan strategi ekonomi Prabowo dan Hasyim.
Konsep ini diklaim berpotensi selaras dengan nilai keadilan sosial dalam Islam. Penekanan pada distribusi kekayaan dan keberpihakan pada kelompok rentan disebut sebagai keunggulan utamanya. Namun, Partai X menilai bahwa segala bentuk gagasan harus tetap mengacu pada prinsip utama negara: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan membungkus kekuasaan dengan ideologi lama.
Partai X: Pemerintah Adalah Pelayan, Bukan Pewaris Ideologi Keluarga
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan esensi utama pemerintahan. Menurutnya, negara bukan warisan keluarga yang bisa dikemas ulang dengan istilah baru untuk kepentingan kelompok. Pemerintah, dalam prinsip Partai X, adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan.
Prayogi menegaskan bahwa tugas pemerintah tidak berubah: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Mengatur tidak berarti mendikte. Melayani bukan membungkam. Melindungi bukan memihak kelompok sendiri,” ujarnya tegas. Ia meminta agar pemerintah tidak menjadikan teori masa lalu sebagai legitimasi kekuasaan baru.
Negara Bukan Milik Pribadi, Kedaulatan Ada pada Rakyat
Dalam sudut pandang Partai X, negara adalah entitas publik, bukan warisan keluarga atau laboratorium pribadi penguasa. Kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Karena itu, segala strategi ekonomi dan kebijakan publik harus diuji lewat partisipasi rakyat, bukan disahkan sepihak oleh orang dalam lingkar kekuasaan.
Partai X menolak penyederhanaan sejarah ekonomi menjadi alat pembenaran kekuasaan. “Jangan gunakan nama besar Soemitro untuk menjustifikasi kebijakan yang belum teruji. Kedaulatan ekonomi harus lahir dari rakyat, bukan forum elite,” tegas Prayogi.
Solusi Partai X dengan Pendidikan Dasar
Partai X mendorong penyembuhan sistemik lewat solusi konkret. Salah satunya, menjadikan pendidikan sebagai arus utama sejak pendidikan dasar. Sekolah Negarawan yang digagas X-Institute menjadi pusat pengkaderan calon pemimpin bangsa. Lembaga ini melatih generasi muda untuk berpikir kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab secara sosial.
“Negara ini tak butuh pewaris kekuasaan, tapi negarawan sejati,” ujar Prayogi. Ia menambahkan bahwa hanya dengan melahirkan negarawan melalui pendidikan kebangsaan, bangsa ini bisa terbebas dari siklus dinasti dan retorika lama.
Prinsip dasar Partai X menegaskan bahwa politik adalah upaya bentuk perjuanagan dan menjalankan kewenangan secara adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Pemerintah bukan pemilik kekuasaan mutlak, melainkan pelayan rakyat yang bertanggung jawab memastikan akses terhadap kebutuhan dasar: pangan, air, energi, pendidikan, dan kesehatan.
“Jika negara gagal menjamin itu, maka sebesar apapun teorinya, tetap akan gagal,” ucap Prayogi. Ia menutup pernyataan dengan seruan agar pemerintah berhenti membangun fantasi ekonomi dan fokus menjalankan amanat rakyat secara nyata.
Di tengah krisis global dan ketimpangan sosial, rakyat membutuhkan kepemimpinan yang nyata. Pemerintah harus kembali pada prinsip dasar: melayani, melindungi, dan mengatur demi kesejahteraan rakyat. Partai X mengajak seluruh elemen bangsa untuk menolak pewarisan dan bersatu dalam membangun sistem kenegaraan yang adil dan demokratis.
