beritax.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan sikap pemerintah terhadap penyebaran konten pornografi di platform Meta. Pemerintah Indonesia sudah menutup enam grup Facebook bermuatan pornografi menyimpang dan mendorong Meta untuk aktif memblokir grup sejenis. Ia meminta perusahaan asal Amerika Serikat itu meningkatkan sistem pengawasan dan menyerahkan data pelaku kepada aparat hukum. Penutupan akses digital itu dilakukan demi menjaga ruang digital yang aman dan sehat bagi publik, terutama generasi muda.
Angga juga menekankan pentingnya kerja sama antara platform digital dan aparat hukum dalam mengungkap dalang penyebaran konten tersebut. Masyarakat pun diminta aktif melapor melalui kanal aduankonten.id jika menemukan hal serupa. Pemerintah ingin seluruh platform digital menyesuaikan diri dengan norma sosial dan hukum di Indonesia, serta bertindak cepat terhadap potensi pelanggaran moral digital.
Partai X: Krisis Moral Digital Jangan Ditambal dengan Blokir Saja
Menanggapi langkah Kemenkomdigi, Ketua Umum Partai X Erick Karya menyebut pemerintah seharusnya tak hanya reaktif dengan menutup grup. Erick mengingatkan bahwa tugas negara bukan hanya menutup akses, tapi juga membangun daya tahan moral digital masyarakat.
“Kalau negara cuma bisa blokir, itu namanya bukan solusi, tapi tambal sulam,” ujar Erick dalam keterangannya.
Menurutnya, pemerintah memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks ini, mengatur tidak boleh hanya berbentuk pemutusan akses, tapi juga menyusun ekosistem digital yang sehat dan terdidik. Ia juga menyoroti kelambanan pemerintah dalam merespons masifnya konten menyimpang yang tumbuh tanpa pengawasan di platform besar.
Solusi Partai X: Kedaulatan Data dan Pendidikan Etika Digital
Partai X mendorong reformasi sistemik dalam pengawasan digital berbasis nilai Pancasila. Sebagai solusi, Partai X mendesak negara membentuk Dewan Kedaulatan Rakyat adhoc dan mendorong amandemen UUD demi mengembalikan penguasaan data digital kepada rakyat. Negara harus berani menyatakan bahwa data rakyat Indonesia tidak boleh dikendalikan penuh oleh perusahaan asing.
Di sisi lain, Partai X juga mengusulkan kurikulum etika digital sejak pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum ini bukan hanya mengajarkan literasi media, tapi juga menanamkan tanggung jawab bermedia sosial.
Peran Sekolah Negarawan: Bangun Generasi Tahan Godaan Konten Negatif
X-Institute melalui program Sekolah Negarawan mendorong penguatan integritas digital generasi muda. Dengan pilar pendidikan kebangsaan, penelitian, dan penerbitan, Sekolah Negarawan membentuk individu yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan nasionalisme digital.
Moralitas digital tak bisa dibangun melalui pemblokiran semata. Ia harus ditanamkan melalui pendidikan dan pemaknaan nilai Pancasila dalam kehidupan digital. “Kita tidak bisa berharap Meta mendidik anak-anak kita. Itu tugas negara,” tegas Erick Karya.
Partai X mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk platform digital, sekolah, dan komunitas, untuk bersinergi dalam memulihkan moral digital bangsa. Penutupan grup hanyalah awal. Solusi berkelanjutan adalah membentuk masyarakat digital yang cerdas, kritis, dan beretika. Moral digital bukan sekadar urusan teknologi, tapi cerminan kualitas negara.
