beritax.id – TNI Angkatan Darat menawarkan kesempatan kepada anak-anak korban ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut untuk menjadi prajurit. Hal ini disampaikan Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana sebagai bentuk perhatian terhadap keluarga korban.
TNI AD juga telah menyalurkan santunan duka dan tengah menyelesaikan hak-hak untuk keluarga prajurit yang meninggal. Jajaran Kodim Garut akan mendampingi anak-anak korban agar prosesnya berjalan lancar bila mereka ingin bergabung dengan TNI AD.
TNI AD menyatakan investigasi terhadap ledakan amunisi kedaluwarsa masih berjalan dan hasilnya akan diumumkan secara terbuka. Insiden tersebut menewaskan 13 orang, termasuk empat prajurit dan sembilan warga sipil. Kadispenad meminta publik bersabar menanti data lengkap dari tim investigasi yang sedang bekerja. Belum ada pernyataan resmi mengenai penyebab ledakan maupun dugaan bahwa warga mengumpulkan puing amunisi bekas untuk dijual. Pihak TNI menjamin seluruh proses akan dibuka secara transparan.
Partai X: Bela Rakyat Bukan dengan Seragam, Tapi dengan Tanggung Jawab Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menanggapi kebijakan TNI AD dengan sikap kritis. Ia menyayangkan tawaran menjadi prajurit sebagai solusi bagi anak korban. “Rakyat sedang berduka. Negara jangan membalas luka dengan seragam,” ujar Rinto tegas.
Menurutnya, tawaran tersebut justru menunjukkan lemahnya negara dalam mengakui tanggung jawab atas insiden yang terjadi. Alih-alih membuka jalan ke militer, negara seharusnya mengutamakan keadilan dan pemulihan bagi keluarga korban.
Rinto mengingatkan kembali bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan bijak. Ia menilai negara gagal melindungi nyawa warga sipil dalam pengelolaan amunisi berbahaya. “Kalau negara lalai, jangan ganti dengan seragam.
Ganti dengan keadilan,” katanya. Pemerintah wajib mengevaluasi prosedur pemusnahan amunisi dan mencegah agar kejadian serupa tak terulang. Rakyat tidak boleh dijadikan tameng dalam narasi pembelaan institusi negara.
Solusi Partai X: Audit Militer Sipil dan Perbaikan Sistem Pengamanan Amunisi
Dalam prinsip Partai X, negara bukan pemilik rakyat, melainkan pelayan yang diberi mandat oleh rakyat untuk bertindak adil.
Pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat, bukan penguasa yang bebas menentukan nasib warganya tanpa pertanggungjawaban.
Partai X mendorong langkah konkret untuk mencegah bencana serupa melalui reformasi pengawasan dan tanggung jawab militer terhadap warga sipil.
- Pertama, lakukan audit terbuka terhadap seluruh sistem penyimpanan dan pemusnahan amunisi kedaluwarsa.
- Kedua, bentuk komisi independen bersama masyarakat sipil untuk mengawasi penanganan bahan berbahaya.
- Ketiga, hadirkan skema perlindungan khusus bagi warga yang terdampak aktivitas militer di luar zona konflik.
- Keempat, fokus pada rehabilitasi sosial dan ekonomi keluarga korban, bukan sekadar pemberian peluang kerja.
Partai X menegaskan bahwa nyawa rakyat tak bisa dikompensasi dengan seragam, apalagi tanpa pengakuan kesalahan negara. Keadilan hanya bisa ditegakkan melalui transparansi, evaluasi sistem, dan pemulihan yang berpusat pada korban. “Bela negara itu melindungi rakyat, bukan memanfaatkan kesedihan untuk membangun citra,” tutup Rinto.
