beritax.id – Generasi muda kini semakin jauh dari percakapan yang substantif dan bermakna. Di tengah derasnya arus informasi digital, pemuda justru lebih akrab dengan narasi-narasi instan dan populis sehingga perlu pendidikan politik untuk generasi muda. Mereka lebih mengenal tokoh-tokoh hiburan ketimbang memahami aktor-aktor politik yang menentukan nasib bangsa.
Situasi ini diperburuk oleh absennya pendidikan politik formal sejak dini. Negara tidak hadir memberi pemahaman utuh tentang sistem politik, hak-hak sipil, dan fungsi kekuasaan. Pemuda hanya dijejali ritual pemilu tanpa memahami makna dan tanggung jawab di baliknya.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan ulang peran dasar pemerintah. “Tugas pemerintah itu tiga loh,” ujarnya, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.” Negara bukan sekadar pengelola birokrasi, melainkan fasilitator utama dalam membentuk warga negara yang sadar politik.
Prinsip Politik Partai X: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Kesejahteraan
Jika generasi muda dibiarkan dalam kebodohan, maka negara telah gagal dalam fungsi perlindungan. Pelayanan negara tidak cukup dengan infrastruktur fisik, tetapi harus mencakup pembangunan kesadaran politik warga. Negara juga wajib mengatur sistem pendidikan politik generasi muda agar sistem demokrasi tidak dikendalikan segelintir elite.
Partai X melihat politik adalah perjuangan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara efektif dan transparan.
Dalam prinsip Partai X, pemerintah hanyalah pelaksana amanah rakyat, bukan pemilik kekuasaan. Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah bukan negara, melainkan pelayan rakyat. Maka dari itu, pejabat publik harus dipandang sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang mengabdi pada rakyat, bukan elite penguasa.
Pendidikan Politik Generasi Muda
Partai X mendorong pendidikan politik masuk dalam kurikulum dasar dan menengah. Ini penting untuk membentuk generasi yang berpikir kritis dan visioner. Tanpa literasi politik sejak dini, pemuda hanya akan menjadi objek kampanye lima tahunan.
Pendidikan politik bukan sekadar teori, tetapi pembentukan karakter kenegaraan. Dengan pendidikan yang tepat, pemuda bisa tumbuh sebagai negarawan muda. Mereka tidak hanya ikut pemilu, tetapi aktif mengawasi jalannya kekuasaan dengan kritis dan objektif.
Partai Politik Harus Kembali ke Fungsi Aslinya
Partai politik seharusnya menjadi sekolah politik rakyat. Sayangnya, banyak partai hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral. Mereka abai dalam mendidik rakyat, terutama pemuda. Partai X dengan tegas menyerukan pembubaran partai politik yang tidak menjalankan fungsi pendidikan politik.
Tanpa partai yang mendidik rakyat, demokrasi hanya menjadi kemasan kosong. Oleh karena itu, reformasi partai politik menjadi keharusan. Rakyat harus menjadi pusat dari seluruh proses politik, bukan korban kebijakan elite.
Partai X mengusulkan sembilan poin penyembuhan bangsa. Salah satunya adalah memasukkan pendidikan politik dalam sistem pendidikan nasional. Ini merupakan langkah konkret menyelamatkan demokrasi dari kehancuran nilai dan semangat kebangsaan.
Selain itu, pemaknaan ulang terhadap nilai-nilai Pancasila harus dilakukan. Pancasila harus diimplementasikan dalam kebijakan dan perilaku para pejabat publik. Pendidikan politik yang berakar pada nilai Pancasila akan membentuk warga negara yang adil, beradab, dan siap menjaga keutuhan bangsa.
