beritax.id – Aplikasi World App viral di media sosial karena memberi imbalan Rp800 ribu bagi pengguna yang mau direkam datanya. Data yang dikumpulkan adalah biometrik retina, yang dinilai sebagai bagian sensitif dari identitas digital warga.
Mabes Polri merespons dengan menyatakan kemungkinan penindakan jika ditemukan unsur pelanggaran hukum atau pidana. Namun, tindakan itu masih menunggu hasil koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk kementerian digital.
Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan seluruh kejahatan berbasis teknologi tetap menjadi perhatian Kepolisian.Namun hingga hari ini, belum ada tindakan tegas selain pernyataan normatif tentang upaya sinergitas dan koordinasi.
Partai X: Jangan Asal Tekan Teknologi, Negara Harus Bijak Hadapi Inovasi
Ketua Umum Partai X, Erick Karya, menyayangkan pendekatan represif terhadap teknologi yang justru membuka peluang transformasi ekonomi digital. Ia mengingatkan, negara tak bisa hanya melindungi dari risiko, tapi harus melayani dan mengatur perkembangan teknologi secara adil.
“Tugas negara itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan hanya fokus pada larangan,” tegasnya. Menurutnya, jika pendekatan hukum lebih duluan dari pendekatan edukasi, negara hanya akan mengejar bayang-bayang inovasi.
Partai X menekankan bahwa teknologi harus diatur berdasarkan prinsip kebermanfaatan, bukan berdasarkan ketakutan dan kepanikan. Erick menilai, ketidaksiapan pemerintah dalam membangun regulasi digital justru melahirkan ruang abu-abu seperti World App.
Bagi Partai X, keamanan data adalah bagian dari kedaulatan digital yang tak bisa dikompromikan oleh pihak manapun. Namun, membekukan tanpa edukasi dan solusi adalah tindakan jangka pendek yang merugikan inovasi nasional.
Partai X mendesak negara menyusun peta jalan regulasi data biometrik dan kecerdasan buatan dengan partisipasi publik. “Kita butuh sistem, bukan sekadar reaksi. Setiap teknologi harus diuji dampaknya, bukan langsung dimatikan,” kata Erick.
Prinsip Partai X menegaskan bahwa teknologi adalah alat kemajuan, bukan musuh. Negara harus memimpin, bukan menghalangi. “Kalau kita terus blokir yang kita tidak pahami, kita akan jadi penonton di era revolusi digital,” tambahnya.
Solusi Partai X: Bangun Regulasi, Bukan Reaktif Blokir
Partai X menawarkan solusi konkret untuk menghindari kasus seperti World App kembali terulang di masa depan. Pertama, negara wajib mempercepat pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Biometrik yang mengikat semua sektor.
Kedua, semua aplikasi berbasis AI dan identifikasi digital harus tunduk pada audit etik dan sosial berbasis publik.
Ketiga, lembaga seperti Komdigi dan Polri harus aktif mendorong literasi digital, bukan hanya tampil saat ada masalah.
“Kalau kita ingin rakyat terlindungi, beri mereka pengetahuan. Jangan hanya beri mereka ketakutan,” tutup Erick Karya.
