beritax.id – Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah Wakil Presiden yang sah secara hukum. Muzani menegaskan pelantikan Gibran sudah melalui proses pemilihan langsung, verifikasi Mahkamah Konstitusi (MK), dan prosesi resmi di hadapan anggota MPR serta kepala negara.
Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mengkritik Gibran, mengusulkan kepada MPR untuk menggantinya karena menilai proses pemilihannya melanggar hukum. Nama-nama seperti mantan Wapres Try Sutrisno hingga Fachrul Razi masuk dalam daftar penandatangan tuntutan tersebut.
Evaluasi Kritis Bukan Sekadar Pembelaan
Menanggapi polemik ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra menegaskan pentingnya evaluasi berbasis konstitusi. Menurut Prayogi, tugas pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan membela dinasti kekuasaan.
“Evaluasi harus berbasis fakta hukum, bukan sekadar retorika membela jabatan,” ujar Prayogi. Ia menambahkan bahwa prinsip Partai X menolak setiap upaya yang mengabaikan kehendak rakyat dan keadilan konstitusional.
Partai X menyatakan, evaluasi terhadap jabatan publik, termasuk posisi Wakil Presiden, harus dilakukan melalui jalur yang sah dan transparan. Prayogi mengingatkan, kekuasaan yang lahir dari prosedur kontroversial berpotensi menurunkan legitimasi pemerintahan di mata rakyat.
“Kami mendukung semua proses konstitusional untuk menjaga kehormatan negara dan memperkuat akuntabilitas pejabat publik,” tegasnya. Menurutnya, semangat evaluasi adalah bagian dari kontrol rakyat terhadap jalannya demokrasi.
Jangan Ada Kekuasaan yang Kebal Kritik
Partai X menolak keras anggapan bahwa mengkritik Gibran berarti mengganggu stabilitas negara. Justru, kritik konstruktif adalah bagian penting dari menjaga demokrasi tetap hidup. “Negara demokrasi harus menjamin ruang evaluasi, bukan malah melindungi kekuasaan yang lahir dari polemik,” ujar Prayogi.
Dalam prinsip Partai X, kritik adalah wujud cinta tanah air, bukan bentuk makar terhadap negara. Karena itu, semua pejabat negara harus siap dievaluasi dengan jiwa besar dan semangat memperbaiki diri.
Sebagai partai yang kritis, objektif, dan solutif, Partai X menegaskan pentingnya reformasi pejabat yang bebas dari dinasti dan nepotisme. Prayogi menyerukan agar seluruh elemen bangsa menjaga marwah demokrasi dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan keluarga atau golongan.
“Kita harus pastikan, demokrasi Indonesia tidak berubah menjadi panggung kekuasaan keluarga,” pungkas Prayogi. Partai X berkomitmen terus mengawal prinsip keadilan, keterbukaan, dan penguatan rakyat sebagai pusat kekuasaan negara.
