beritax.id – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat masih berlangsung. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4), ia menjelaskan bahwa diskusi teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) terus dilanjutkan oleh tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Negosiasi ini berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan global, terutama akibat eskalasi interaksi tarif antara AS dan China. Pemerintah Indonesia disebut menerapkan pendekatan aktif dengan menyampaikan komitmen serta langkah kebijakan domestik, sembari menjaga komunikasi dengan investor seperti USINDO dan US Chamber of Commerce.
Partai X: Tarif Naik, Pemerintah Jangan Sekadar Bangga Tawar-Menawar
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. “Apa gunanya negosiasi kalau rakyat tetap menjerit karena harga barang impor naik dan daya beli turun?” ujarnya.
Rinto menyoroti bahwa pembicaraan soal tarif bukan sekadar soal diplomasi, tetapi soal dampaknya terhadap kehidupan rakyat. “Kalau hasilnya adalah beban lebih berat bagi konsumen dan pelaku usaha kecil, berarti ini negosiasi yang salah arah,” tambahnya.
Pemerintah menyebut posisi Indonesia kuat karena ketahanan ekonomi domestik. Namun Partai X menganggap bahwa indikator makro tidak mencerminkan realitas di pasar. “Kita bicara ketahanan pangan, tapi harga beras dan daging naik. Jadi, siapa sebenarnya yang tahan?” tegas Rinto.
Ia menambahkan bahwa narasi “win-win solution” hanya bisa diterima jika hasilnya konkret bagi masyarakat luas. “Selama tarif barang-barang pokok masih naik, rakyat tidak peduli siapa yang duduk di meja perundingan,” ujarnya.
Negosiasi Perdagangan Harus Berpihak pada Kepentingan Nasional
Partai X menekankan bahwa arah kebijakan perdagangan harus disusun berdasarkan kepentingan nasional, bukan sekadar reaktif terhadap tekanan luar. “Negosiasi bukan ajang pamer kekuatan lobi, tapi pertarungan untuk melindungi pasar dan industri lokal,” ujar Rinto.
Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat fondasi perdagangan domestik dengan memperluas akses petani, nelayan, dan pelaku UMKM ke pasar ekspor dan digitalisasi perdagangan. “Kita perlu solusi dalam negeri, bukan terus-menerus bergantung pada kemurahan tarif negara lain,” tegasnya.
Rinto mengingatkan, sesuai prinsip Partai X, negara adalah entitas yang menjalankan kewenangan demi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Pemerintah bukan sekadar pengelola angka-angka ekonomi, tetapi pelayan kebutuhan dasar masyarakat. “Kalau tarif naik dan daya beli jatuh, pemerintah harusnya merasa gagal, bukan bangga,” katanya.
Menurut Partai X, kebijakan ekonomi harus dilihat dari perspektif rakyat. Jika negosiasi internasional tidak membawa manfaat langsung, maka strategi tersebut perlu ditinjau ulang. “Kami tidak anti kerja sama internasional, tapi harus proporsional. Prioritas tetap pada rakyat,” tutup Rinto.
