beritax.id – Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali mencuat ke permukaan. Puluhan mantan pemain sirkus, yang sebagian besar direkrut sejak anak-anak, melaporkan pengalaman kekerasan, eksploitasi, dan kehilangan identitas kepada Kementerian HAM.
Para korban mengaku dipisahkan dari orang tua sejak usia dini, dipaksa tampil dalam pertunjukan sirkus, serta mengalami perlakuan kasar selama bertahun-tahun di lingkungan sirkus yang tertutup.
Kasus ini menarik perhatian publik dan pemerintah, mengingat pelanggaran yang melibatkan anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan khusus. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyatakan bahwa hak atas identitas adalah isu mendasar dalam kasus ini. Banyak korban yang tidak tahu siapa orang tua mereka dan dari mana asalnya, suatu bentuk pelanggaran HAM yang sangat serius. Mugiyanto juga menegaskan bahwa Kemenham akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut.
Dalam hal ini, Komnas HAM juga turut mendukung penyelesaian hukum melalui jalur yang tepat. Komnas HAM telah lama mendalami kasus serupa di lingkungan OCI, dan menilai pentingnya pengungkapan kebenaran serta pemulihan hak-hak korban. Penegakan hukum menjadi langkah yang tak bisa ditunda, guna memastikan bahwa pelanggaran seperti ini tidak terulang lagi di masa depan.
Partai X: Negara Jangan Diam Jadi Penonton Sirkus Saja
Partai X menilai bahwa negara tidak boleh hanya menjadi penonton dalam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan OCI. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Seharusnya, tidak ada ruang untuk penundaan dalam menangani kasus seperti ini. Ketika hak-hak dasar individu, terutama yang melibatkan anak-anak, terancam, negara wajib turun tangan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak tersebut.
Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa negara harus segera bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran. “Negara tidak boleh membiarkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini dibiarkan begitu saja. Tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, mengatur sistem yang adil, dan melayani masyarakat tanpa terkecuali,” kata Rinto. Partai X menganggap bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah fondasi dari keadilan sosial yang seharusnya ditegakkan di negara ini.
Lebih jauh lagi, Partai X mendesak agar setiap langkah penegakan hukum diambil dengan tegas dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa para korban mendapatkan keadilan dan ganti rugi yang layak atas penderitaan yang telah mereka alami.
Pengungkapan yang jujur dan tanpa intervensi apapun menjadi kunci untuk memberikan rasa keadilan yang hakiki kepada para korban.
Penyelesaian kasus ini bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang memperbaiki sistem perlindungan anak di Indonesia.
Partai X menekankan pentingnya reformasi dalam pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan anak-anak dan perlindungan mereka. Negara harus memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang menjadi korban eksploitasi atau kekerasan, dan memberikan edukasi serta bantuan bagi orang tua yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak dasar anak mereka.
Partai X mendesak agar negara bertindak cepat dan tegas dalam kasus ini, dan memastikan bahwa pelanggaran HAM seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, terutama anak-anak yang paling rentan.
Negara harus menegakkan kedaulatan hukum dan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan proses hukum yang sesuai dan transparan. Partai X akan terus mengawal kasus ini dan mendorong agar korban mendapatkan keadilan yang seharusnya.
