beritax.id – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa pariwisata telah menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka “The 37th Joint Commission Meeting for CAP-CSA” di Jakarta.
Menurut Menpar, sektor jasa berbasis alam, seni, budaya, dan kreativitas ini menghasilkan manfaat nyata, baik bagi negara maupun masyarakat luas. Kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2024 tercatat mencapai 13,9 juta dengan devisa sebesar 16,7 miliar dolar AS.
Tak hanya dari wisatawan asing, perjalanan wisatawan nusantara tahun 2024 mencapai 1,02 miliar, naik signifikan dibanding 2023. Menpar menyebutkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional tahun 2024 diperkirakan 4,04 persen.
Selain perputaran uang, sektor ini disebut menyerap 25,01 juta tenaga kerja, baik formal maupun informal. Pemerintah memuji pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja dan penguat daya saing ekonomi nasional.
Partai X: Kalau Benar Menggerakkan, Mana Bukti yang Sampai ke Pinggiran?
Menanggapi klaim tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menyodorkan data brosur. “Rakyat butuh bukti, bukan sekadar angka. Kalau betul menggerakkan ekonomi, kenapa masih banyak pelaku wisata lokal gulung tikar?” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, kebijakan pariwisata harus benar-benar berdampak pada pelaku mikro dan masyarakat lokal, bukan hanya investor dan pengelola hotel besar.
Prayogi menyatakan, pariwisata memang potensial. Namun jika tidak dijalankan dengan prinsip keadilan, sektor ini justru bisa menciptakan ketimpangan. “Kita sering dengar kabar pertumbuhan, tapi nelayan masih terusir, pedagang kaki lima diusir, dan lahan adat dijual ke pemodal,” ujarnya.
Menurut prinsip Partai X, negara wajib menjalankan kekuasaan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan.
Artinya, promosi pariwisata harus diikuti dengan pemerataan manfaat dan perlindungan terhadap komunitas lokal.
Partai X Desak Evaluasi Menyeluruh: Siapa Untung, Siapa Terus Terpinggirkan?
Prayogi menegaskan perlunya audit manfaat sektor pariwisata yang berbasis data kerakyatan. Pemerintah harus bisa menunjukkan siapa yang betul-betul diuntungkan dari pertumbuhan sektor ini.
“Kalau hanya mencetak angka dan lapangan kerja tanpa perlindungan sosial, itu bukan kemajuan, tapi eksploitasi terselubung,” katanya. Ia menambahkan, wisata berbasis komunitas harus dijadikan arus utama, bukan sekadar program pendamping.
Dengan prinsip kritis, objektif, dan solutif, Partai X menekankan bahwa kebijakan pariwisata harus menjawab persoalan mendasar rakyat. Sektor ini tak boleh hanya dikendalikan oleh pemilik modal dan birokrasi pusat.
