beritax.id – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menampilkan wajah optimisme dari kerja APBN. Wisata Air Kali Kesek di Kendal, Jawa Tengah, mendapat dukungan Dana Desa sebesar Rp250 juta dari APBN.
Objek wisata ini mulai beroperasi sejak Mei 2022 dan dikelola oleh warga Desa Sriwulan secara mandiri. Selain itu, APBN juga menopang proyek besar seperti Tol Batang–Semarang dan Tol Padang–Sicincin di Sumatera Barat.
Tol Batang–Semarang dibangun dengan skema KPBU dan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Sementara Tol Padang–Sicincin menggunakan dana LMAN sebesar Rp906,24 miliar hingga Maret 2025.
Menurut Sri Mulyani, jalan tol dan wisata desa mampu mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wisata bisa berkembang, tol bisa megah, tapi bagaimana nasib desa tanpa jalan atau sekolah rusak berat? Dalam narasi resminya, Sri Mulyani menyebut tol Padang–Sicincin akan memangkas waktu tempuh 25 menit. Namun, waktu bukan satu-satunya ukuran. Apakah akses kesehatan dan pendidikan rakyat juga ikut terpangkas?
Partai X: APBN Bukan untuk Pamer Aspal, Tapi Pelayanan yang Merata
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, mempertanyakan arah prioritas pengelolaan APBN saat ini. “Rakyatnya masih jalan kaki ke sekolah, tapi turisnya disambut aspal mewah,” tegas Prayogi.
Ia mengingatkan bahwa tugas pemerintah ada tiga: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan keadilan sosial. Menurutnya, jika APBN justru memupuk ketimpangan, maka pemerintah telah gagal dalam menjalankan amanat konstitusi.
Partai X menekankan bahwa pembangunan harus berbasis keadilan sosial dan pemihakan pada kebutuhan rakyat bawah.
Dalam prinsipnya, APBN harus digunakan untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, air bersih, dan kesehatan.
“Infrastruktur bukan hanya jalan tol, tapi juga jalan setapak menuju sekolah dan puskesmas,” ujar Prayogi. Ia juga mendesak audit menyeluruh terhadap manfaat sosial dari proyek-proyek besar yang memakai dana publik.
Partai X mengingatkan agar pengelolaan APBN tak hanya berhenti pada unggahan Instagram berisi jembatan dan wisata. APBN harus menghidupi desa, bukan cuma mempercantik destinasi wisata untuk agenda pencitraan.
“Kalau desa tanpa sinyal dan anak tak sekolah, apa gunanya tol mulus dan tempat selfie dari Dana Desa?” katanya. Prayogi menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah yang menyentuh kebutuhan nyata dan hak dasar seluruh rakyat.
