beritax.id – Penjara yang menampung eks Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menuai sorotan. Pasalnya, fasilitas yang tersedia dinilai lebih menyerupai hotel dibanding lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Hal ini menuai beragam reaksi, termasuk dari Partai X yang menilai fasilitas tersebut justru berpotensi melemahkan efek jera dari keadilan hukum.
Penjara Mewah ICC, Liburan atau Hukuman?
Laporan menyebutkan bahwa fasilitas di penjara ICC cukup lengkap, mulai dari tempat tidur nyaman, televisi, lemari pakaian, rak gantung, hingga wastafel dan toilet di setiap sel. Tak hanya itu, tahanan juga mendapatkan akses ke fasilitas olahraga dan perpustakaan.
Selain itu, para tahanan ICC mendapatkan hak untuk makan tiga kali sehari. Bahkan bagi mereka yang ingin memasak sendiri, tersedia bahan makanan dan dapur untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Melihat kenyamanan yang ditawarkan, banyak pihak mempertanyakan efektivitas sistem ini. Karena dalam memberikan rasa keadilan bagi para korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Duterte dalam operasi anti-narkoba.
Partai X Soroti Kejanggalan: Hukum Tegas atau Kemewahan Terselubung?
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, turut menyoroti kondisi penjara ICC yang dianggap “terlalu nyaman” bagi pelaku kejahatan kemanusiaan.
“Hukuman itu harus tegas dan memberikan efek jera. Kalau fasilitasnya seperti hotel berbintang, bagaimana keadilan bisa dirasakan oleh para korban dan keluarganya?” tegas Prayogi.
Prayogi mengingatkan bahwa tugas pemerintah dalam konteks hukum internasional adalah memastikan keadilan ditegakkan, tanpa memberi celah bagi praktik-praktik yang berpotensi melukai rasa keadilan publik.
“Jangan sampai ini jadi contoh buruk di mana kejahatan besar justru mendapat hukuman yang terlihat lebih nyaman daripada seharusnya,” tambahnya.
Peringatan dari Partai X: Fokus pada Keadilan dan Kemanusiaan
Partai X juga menegaskan bahwa isu kejahatan kemanusiaan harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional. Partai ini menekankan pentingnya langkah tegas untuk mendukung hak asasi manusia sekaligus menjamin keadilan bagi para korban.
“Kami tidak ingin ada narasi bahwa kejahatan kemanusiaan hanya berakhir pada kemewahan yang dibungkus dalam bentuk penjara. Hukum harus ditegakkan dengan tegas, tanpa diskriminasi,” tegas Prayogi.
Partai X menegaskan bahwa reformasi hukum dan perbaikan tata kelola sistem penegakan hukum di tingkat global harus berorientasi pada keadilan, bukan kenyamanan bagi para pelaku kejahatan berat.
Dengan sorotan ini, Partai X berharap pemerintah Indonesia turut mendorong ICC agar memperkuat regulasi soal standar fasilitas penjara yang lebih berimbang antara hak asasi manusia dan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat.
