beritax.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan agar kebijakan Work from Anywhere (WFA) diperpanjang hingga pasca-Lebaran 2025. Dudy memperkirakan bahwa pada 6 April 2025 akan terjadi lonjakan arus balik hingga mencapai 31,4 juta orang. Menurut Dudy, kebijakan WFA dapat membantu menekan kepadatan arus balik yang berpotensi terjadi.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar pemberlakuan WFA dapat diberlakukan juga untuk kepulangan,” ujar Dudy dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3).
Dudy menambahkan bahwa hasil survei Kemenhub menunjukkan WFA terbukti efektif dalam mengurangi lonjakan arus mudik dan arus balik selama libur Lebaran sebelumnya.
Partai X Soroti Potensi Kelalaian
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan WFA sebagai alasan. Untuk mengabaikan penanganan arus balik yang berpotensi kacau. Menurut Prayogi, kebijakan tersebut yang diperpanjang harus dikawal dengan manajemen arus balik yang tegas dan efektif. Agar tidak membuat masyarakat terlena dan menunda perjalanan pulang hingga menyebabkan kemacetan parah di hari-hari terakhir.
“Pemerintah tidak boleh sekadar mengandalkan WFA sebagai solusi tunggal. Sistem pengaturan arus balik harus tetap berjalan secara disiplin dan efektif. Jangan sampai ini malah jadi celah yang membuat masyarakat lengah,” tegas Prayogi.
Pentingnya Langkah Antisipasi Memastikan WFA
Prayogi juga menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan baik. Ia mendesak Kementerian Perhubungan untuk memastikan bahwa WFA tidak malah menciptakan lonjakan mendadak yang bisa memicu kemacetan parah dan menghambat mobilitas masyarakat.
“Kami mendukung kebijakan yang berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat, namun kebijakan ini harus diikuti dengan koordinasi yang kuat antar-lembaga dan skema rekayasa lalu lintas yang jelas,” ujar Prayogi.
Prinsip Partai X: Proaktif dan Solutif
Partai X menegaskan bahwa kebijakan apapun, termasuk WFA, harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Dalam konteks ini, Partai X mengingatkan bahwa prinsip kebijakan harus mencakup tiga hal utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Jangan sampai langkah baik ini justru mengarah pada kelalaian dan membuat rakyat menjadi korban kemacetan atau kondisi darurat lainnya,” tegas Prayogi.
Kesimpulan: Usulan WFA
Partai X mendukung kebijakan inovatif yang berpihak pada kenyamanan masyarakat. Namun menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar kebijakan ini benar-benar efektif dan tidak menimbulkan masalah baru. Pemerintah didorong untuk tetap memastikan langkah antisipasi terbaik dalam mengatur arus balik pasca-Lebaran 2025.
