beritax.id — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Bandung guna mencari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Betul hari ini ada giat geledah penyidik perkara BJB. Namun, untuk rilis resminya termasuk lokasi baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (10/3).
Pimpinan KPK membenarkan bahwa salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman Ridwan Kamil. Dua pimpinan KPK, Setyo Budiyanto dan Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi kabar tersebut. “Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi. “Terkait perkara BJB,” ucap Setyo.
Kasus BJB: Partai X Desak Transparansi
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait proses hukum yang sedang berlangsung.
“Proses hukum harus bersih, transparan, dan adil. Kasus ini menyangkut kepercayaan publik pada penegakan hukum di Indonesia. Jangan sampai ada informasi yang ditutup-tutupi karena rakyat berhak tahu kebenarannya,” ujar Rinto.
Rinto menyoroti bahwa kepercayaan publik hanya bisa dibangun jika pemerintah dan penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan prinsip keadilan. “Jangan sampai ada unsur pemerintah atau kepentingan tertentu yang bisa mencederai proses hukum ini,” tambahnya.
Pemerintah Harus Jalankan Tugas Utama
Rinto Setiyawan juga mengingatkan bahwa tugas pemerintah itu tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menegaskan bahwa prinsip ini harus dijalankan secara konsisten, terutama dalam kasus yang menyangkut keuangan daerah dan kepentingan publik seperti kasus Bank BJB.
“Jika kasus ini benar-benar melibatkan tokoh publik yang berpengaruh, maka penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang bersih, tanpa intervensi dan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Partai X Dorong Penegakan Hukum yang Tegas
Partai X juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan dana publik, terutama pada sektor keuangan daerah. Menurut Rinto, kebijakan yang baik tidak akan berarti jika tidak ada pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran hukum.
“Kami mendorong KPK untuk menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Kepercayaan masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya karena adanya permainan pemerintah di balik penegakan hukum,” ujar Rinto.
Kesimpulan: Kasus BJB
Partai X menegaskan bahwa rakyat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Partai X akan terus mengawal proses hukum ini agar tidak ada pihak yang kebal hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. “Kami akan berdiri bersama rakyat, memastikan bahwa hak mereka untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran dalam kasus ini benar-benar terpenuhi,” pungkas Rinto.
