Diplomasi Banyak Pintu, Tanpa Kunci Pengaman: Celah Multi-Alignment Indonesia di Era Metaruptions

Purkon Hidayat, Dosen, Peneliti, Futuris; Direktur Indonesian Futurist Institute

Selama empat bulan pertama 2026, Indonesia membuka tiga pintu sekaligus. Pada 22 Januari, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss. Kemudian, pada 13 April, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengumumkan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) di Pentagon. Pada Mei, publik mendengar bahwa Presiden telah menyetujui tawaran Washington menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati pusat pemeliharaan pesawat C-130 Hercules se-Asia.

Di permukaan, rangkaian langkah ini tampak menunjukkan bukti keberhasilan multi-alignment. Indonesia bergabung dengan BRICS, duduk dalam inisiatif perdamaian yang dipimpin Donald Trump, sekaligus meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Di dunia yang semakin multipolar, negara menengah memang perlu menghindari ketergantungan pada satu poros kekuatan.

Namun, diplomasi tidak diukur dari berapa banyak pintu yang berhasil dibuka. Ia diukur dari kemampuan memahami apa yang ada di balik pintu itu, dan siapa yang tetap memegang kuncinya ketika keadaan berubah.

Pertanyaan ini juga sempat dikemukakan Kementerian Luar Negeri Indonesia sendiri pada April 2026, yang memperingatkan Kementerian Pertahanan bahwa salah satu pintu tersebut dapat menempatkan Indonesia sebagai sasaran potensial dalam konflik regional.

Tiga celah, satu akar

Tentu saja, kedekatan Indonesia dengan Washington, sebagaimana keanggotaan Indonesia di BRICS sebagai langkah yang normal diambil. Multi-alignment adalah strategi rasional bagi negara yang ingin mempertahankan otonomi di tengah persaingan kekuatan besar. Tetapi strategi itu menuntut lebih dari kemampuan menjalin hubungan. Ia menuntut kemampuan membaca perubahan, menetapkan batas, dan memastikan satu kerja sama tidak perlahan mengunci pilihan kebijakan di masa depan.

Masalahnya, saat ini dunia bergerak menuju arah baru yang disebut Roger Spitz (2025) sebagai awal dimulainya era metaruptions. Keputusan saat ini harus mempertimbangkan perubahan mendatang yang bergerak begitu cepat dan memerlukan navigasi yang baik. Tatanan lama belum berakhir, meskipun indikasi memudarnya semakin jelas. Pada saat yang sama, tatanan baru belum siap, tapi perubahan global menuntut ke arah itu. Akhirnya, terjadi disrupsi di segala lini, dari teknologi, ekonomi, sosial, politik hingga diplomasi.

Dalam konteks tersebut, setidaknya ada tiga celah yang perlu diperhatikan di era yang sensitif dan kompleks saat ini.

Pertama, celah antisipatif. Keputusan lebih banyak dibaca dari konfigurasi kekuasaan hari ini daripada dari rentang kemungkinan esok.

Kedua, celah normatif, tujuan luhur berisiko dipakai untuk membenarkan instrumen, tanpa pengujian memadai terhadap desain, konsekuensi, dan prinsip yang seharusnya dijaga.

Ketiga, celah institusional, kapasitas membaca masa depan tersedia di sejumlah lembaga dan individu, tetapi belum menjadi bagian yang menentukan dalam arsitektur pengambilan keputusan.

Celah ketiga inilah yang paling mendasar. Indonesia tidak kekurangan orang yang mampu membaca risiko. Persoalannya adalah apakah hasil pembacaan itu punya kekuatan untuk memengaruhi keputusan sebelum keputusan diambil.

Celah pertama: membaca hari ini sebagai masa depan

Board of Peace (BoP) menghadirkan persoalan antisipasi kelembagaan. Inisiatif ini sangat terkait dengan kepemimpinan Donald Trump. Pertanyaan yang layak diajukan sejak awal bukan sekadar apakah BoP dapat membantu menghentikan kekerasan di Gaza, melainkan apakah ia punya legitimasi, mekanisme, dan keberlanjutan untuk bertahan ketika konfigurasi politik Amerika berubah.

Tentu saja, tni bukan ramalan bahwa Trump akan kehilangan pengaruh atau bahwa BoP pasti berakhir. Foresight tidak bertugas menebak satu masa depan. Ia menyiapkan pilihan untuk beberapa kemungkinan sekaligus. Bagaimana jika kepemimpinan Amerika berganti? Bagaimana jika agenda BoP bergeser dari kepentingan Palestina? Dan bagaimana Indonesia menjaga kepentingannya dalam setiap kemungkinan itu?

Pertanyaan serupa muncul dalam kerja sama pertahanan. Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) disusun di atas tiga pilar: modernisasi militer dan peningkatan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan bersama dan kerja sama operasional. Dalam pertemuan pembentukannya, Hegseth secara terbuka memuji partisipasi Indonesia di Board of Peace dan peran utamanya dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Washington membaca semua pintu itu sebagai satu rangkaian.

Persoalan itu menjadi konkret dalam isu usulan Kertajati. Kita perlu jujur membedakan fakta dan kemungkinan. Sejauh informasi publik yang tersedia, model kerja sama, skema pembiayaan, cakupan layanan, dan target operasional fasilitas itu belum final. Pemerintah Indonesia juga menyatakan akan melibatkan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan GMF AeroAsia. Jelas, Kertajati tidak tepat disebut pangkalan militer Amerika atau fasilitas di bawah kendali Washington.Tetapi justru pada tahap perencanaan inilah foresight harus bekerja.

Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memberi pelajaran penting tentang kerentanan infrastruktur militer. Laporan Associated Press (AP) yang terbit 31 Oktober 2026 menunjukkan berdasarkan citra satelit dan wawancara dengan pejabat regional, menemukan lebih dari 115 serangan drone dan rudal yang merusak atau menghancurkan bangunan di 26 pangkalan dan lokasi yang menampung peralatan militer Amerika di Timur Tengah hingga Agustus. Target pertama yang disasar adalah sistem peringatan dini dan hanggar, lalu pesawat, gudang, dan akomodasi personel. Menurut pejabat regional yang dikutip AP, Amerika telah memindahkan banyak asetnya keluar dari Teluk Persia.

Itu tidak berarti pangkalan Amerika di negara-negara Arab telah ditutup. Namun ia memperlihatkan bahwa infrastruktur yang menopang proyeksi kekuatan dapat berubah menjadi titik kerentanan ketika perang meluas, dan negara tuan rumah ikut menanggung akibatnya.

Tentu saja, pelajaran ini tidak boleh diterapkan serampangan pada Kertajati. Bengkel perawatan bukan pangkalan tempur, dan tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Iran berkepentingan atau menyerang Jawa Barat. Tetapi logika di baliknya relevan. Kemlu RI dalam suratnya kepada Kemhan Indonesia sudah memperingatkan bahwa membuka ruang udara bagi militer Amerika dapat mengundang pembalasan bila konflik yang melibatkan Amerika dan Israel meluas, serta menyeret Indonesia ke dalam rivalitas kekuatan besar di Laut Cina Selatan.

Skenario yang paling relevan bagi Kertajati memang berada di kawasan kita: krisis Selat Taiwan atau eskalasi di Laut Cina Selatan. Dalam konflik semacam itu, C-130 adalah tulang punggung angkut udara, dan pusat perawatan berat yang melayani armada se-Asia dapat memperoleh nilai strategis jauh melampaui fungsi teknisnya. Infrastruktur tidak perlu menampung satu pun tentara asing untuk masuk ke dalam kalkulasi perang orang lain.

Pertanyaan foresight-nya sederhana: apakah Indonesia telah menghitung konsekuensi bila fasilitas yang dibangun bersama sebuah negara kelak memiliki arti operasional ketika negara itu terlibat dalam konflik regional?

Celah kedua: tujuan perdamaian dan persoalan instrumen

Dalam kasus Board of Peace, persoalannya bukan apakah Indonesia mendukung perdamaian Palestina atau tidak. Tujuan itu sudah jelas, dan bukan isu yang diperdebatkan. Persolannya, yang perlu diuji mengenai apakah instrumen yang dipilih sejalan dengan tujuan tersebut. Mendukung perdamaian Palestina tidak otomatis berarti mendukung setiap mekanisme yang memakai nama perdamaian Palestina.

Menghentikan tembakan, membuka akses bantuan, dan membangun kembali infrastruktur adalah langkah penting untuk mengakhiri penderitaan. Namun perdamaian yang berkelanjutan harus menyentuh akar konflik: pendudukan, hak menentukan nasib sendiri, kedaulatan politik Palestina, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang menentukan masa depan Gaza, dan seberapa jauh rakyat Palestina menjadi subjek dalam proses itu.

Pemerintah Prabowo telah menyampaikan sejumlah batas, dan ini harus diakui secara adil. Pada 14 Februari 2026, Kemlu RI menegaskan bahwa partisipasi dalam ISF sepenuhnya berada di bawah kendali nasional, berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025) dan hukum internasional, bersifat non-tempur dan non-demiliterisasi, serta dibatasi oleh national caveats yang mengikat. Menlu RI waktu itu, Sugiono juga menyatakan Indonesia siap keluar dari BoP bila tujuan perdamaian Palestina tidak tercapai.

Dari sana, kritik yang tepat bukan bahwa Indonesia tidak punya prinsip atau garis merah. Persoalannya, bagaimana prinsip itu diterjemahkan menjadi mekanisme yang transparan, terukur, dan dapat diawasi. Adakah indikator publik untuk menilai keberhasilan misi? Siapa yang mengevaluasi kesesuaian pelaksanaannya dengan kepentingan nasional? Dan bagaimana prosedur penghentian dijalankan bila terjadi penyimpangan?

Pengalaman 2026 memberi jawaban yang menarik. Pada 6 Maret, setelah eskalasi perang Iran, Kemlu RI mengumumkan penangguhan pembahasan terkait BoP dan pengiriman pasukan ditunda. Rem itu ternyata ada. Tetapi perhatikan pemicunya: guncangan eksternal, bukan mekanisme yang dirancang sejak awal. Dan rem itu akan jauh lebih berat begitu pasukan berangkat.

Indonesia telah menerima posisi wakil komandan ISF dan menyatakan siap mengirim hingga 8.000 prajurit. Menarik diri dari sebuah forum diplomatik berbeda dengan menarik pasukan dari misi yang sedang berjalan. Ketika personel, reputasi, dan komitmen operasional sudah terlibat, biaya politik untuk keluar berlipat ganda. Oleh karena itu, garis merah tidak cukup diumumkan. Tapi harus diterjemahkan menjadi prosedur dan kewenangan yang benar-benar dapat dijalankan, sebelum pasukan berangkat, bukan sesudahnya.

Celah ketiga: foresight yang tidak dilembagakan

Tampaknya, Indonesia memiliki foresight untuk menjalankan kebijakannya dalam masalah ini. Barangkali kajian strategis telah dilakukan, tetapi tidak semuanya bisa dipublikasikan. Jawaban itu mungkin benar. Masalahnya, bukan ketiadaan foresight, melainkan apakah foresight telah dilembagakan sebagai gerbang wajib pengambilan keputusan strategis.

Jejak publik soal akses lintas udara cukup terang untuk diuji:

• November 2025. Menurut penuturan Menhan RI, Sjafrie sendiri, Hegseth bertanya dalam pertemuan empat mata di sela ADMM-Plus di Kuala Lumpur apakah pesawat militer Amerika boleh melintasi wilayah udara Indonesia untuk keperluan mendesak.
• Awal April 2026. Kemlu RI mengirim surat berstatus mendesak dan rahasia kepada Kemhan RI. Isinya: izin lintas udara menyeluruh dapat memberi kesan Indonesia terlibat dalam aliansi dan menempatkannya sebagai sasaran potensial dalam konflik regional. Kemlu juga mencatat 18 operasi pengintaian pesawat militer Amerika di Laut Cina Selatan antara Januari 2024 dan April 2025 yang melanggar wilayah Indonesia. Kemlu meminta kesepakatan final ditunda.
• 13 April 2026. MDCP diumumkan di Pentagon. Akses lintas udara bukan bagian dari pilar MDCP. Namun dalam kunjungan yang sama, Menhan RI menandatangani Letter of Intent Overflight Clearance.
• 19 Mei 2026. Di hadapan Komisi I DPR RI, Menhan RI menegaskan dokumen itu adalah surat minat, bukan surat komitmen.

Kertajati memperlihatkan pola serupa. Menhan RI menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui tawaran Washington. Beberapa hari kemudian, Kemhan RI meluruskan bahwa rencana itu masih dalam tahap perencanaan. Desakan DPR RI untuk transparansi muncul setelah kabar beredar, bukan sebelum persetujuan diberikan.

Rangkaian ini tidak membuktikan bahwa pemerintah mengabaikan seluruh kajian strategis. Surat minat memang tidak mengikat, dan perbedaan pandangan antarkementerian adalah hal biasa. Tetapi urutannya bermakna: peringatan Kemlu RI tiba sebelum penandatanganan, dan penandatanganan tetap berjalan. Foresight itu ada. Posisinya saja yang keliru: catatan kaki, bukan gerbang.

Di sinilah konsep anticipatory governance menjadi relevan. Foresight tidak cukup berhenti sebagai laporan, simulasi, atau kecermatan sejumlah pejabat. Ia harus menjadi bagian dari tata kelola yang mewajibkan setiap keputusan strategis diuji terhadap beberapa kemungkinan masa depan sebelum disetujui, sehingga pertanyaan tentang risiko dan ketergantungan tidak bisa dilewati hanya karena sebuah tawaran tampak menguntungkan atau mendapat restu di tingkat tertinggi.

Jebakan strategis dibangun melalui akumulasi

Ketika dibaca satu per satu, BoP, MDCP, usulan akses lintas udara, dan rencana MRO Kertajati punya tujuan dan status yang berbeda. Tampaknya tidak tepat menyebut semuanya sebagai satu perjanjian, apalagi bukti bahwa Indonesia telah masuk ke dalam satu blok pertahanan. Namun rangkaian itu patut dibaca secara kumulatif.

Satu forum memperluas keterlibatan politik. Satu kemitraan memperdalam hubungan pertahanan. Satu usulan akses menyentuh pengaturan ruang udara. Satu fasilitas pemeliharaan berpotensi menghubungkan industri nasional dengan jaringan logistik militer mitra. Masing-masing bisa dijelaskan sebagai keputusan rasional. Tetapi jebakan strategis jarang datang sebagai perjanjian besar yang eksplisit. Ia terbentuk bertahap melalui kontrak, standar teknologi, rantai pasok, akses fasilitas, interoperabilitas, dan komitmen operasional.

Tawaran Kertajati memperlihatkan mengapa kendali strategis harus dibedakan dari kapasitas teknis. Menurut Menhan RI, Hegseth menawarkan pemeliharaan C-130 se-Asia dipusatkan di Indonesia “atas biaya kami”. Pembiayaan asing tidak otomatis berarti kehilangan kedaulatan. Keberhasilan GMF menuntaskan perawatan berat Hercules, pekerjaan yang dulu dilakukan Lockheed Martin, juga membuktikan kapasitas nasional itu nyata. Namun teknisi terampil dan hanggar memadai belum menjawab pertanyaan: siapa yang menentukan pengguna fasilitas, siapa yang mengatur akses, siapa yang menguasai data teknis, dan siapa yang berwenang menghentikan layanan ketika krisis datang.

Jadi pertanyaannya bukan apakah Indonesia boleh menerima kerja sama Amerika atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kerja sama itu dirancang agar Indonesia tetap memegang kendali atas keputusan strategisnya sendiri atau sebaliknya. Tiga skenario berikut bukan prediksi, melainkan alat uji. Masalah yang terpenting adalah indikator dininya: tanda-tanda yang bisa dipantau publik sejak sekarang.

Lima kunci pengaman

Kritik tanpa tawaran perbaikan hanya menambah kebisingan semata. Setidaknya, tulisan ini menawarkan lima langkah yang bisa dipertimbangkan, tanpa menutup pintu kerja sama.

1. Uji skenario wajib. Setiap kerja sama pertahanan strategis harus melalui penilaian skenario sebelum disetujui, setidaknya mencakup krisis Indo-Pasifik, konflik yang melibatkan negara mitra, dan pergantian pemerintahan di negara mitra. Singapura memiliki Centre for Strategic Futures; dan Finlandia memiliki Finland Futures Research Centre dan Komite Masa Depan di parlemennya. Tentu saja, di Indonesia ada lembaga sejenis seperti Bappenas, BRIN, Lemhanas dan institusi terkait lainnya. Tapi tampaknya, penguatan pada Futures Studies, terutama Foresight, masih belum menonjol kontribusinya dalam merancang kebijakan publik. Selain itu, keterlibatan universitas juga semakin penting, terutama pengajaran Futures Studies di tingkat perguruan tinggi sebagai aset masa depan, sekaligus institusi mitra pemerintah, serta kekuatan checks and balances.
2. Klausul kendali dan penghentian. Untuk Kertajati, pemerintah perlu menjelaskan siapa operatornya, bagaimana peran PTDI dan GMF, siapa yang boleh menggunakan fasilitas, bagaimana transfer teknologi berlangsung, dan dalam kondisi apa Indonesia dapat membatasi atau menangguhkan layanan.
3. DPR dilibatkan sejak awal. Pengawasan parlemen harus menjadi bagian dari pembentukan kebijakan, bukan respons setelah keputusan diumumkan atau dokumen bocor ke media.
4. Tolok ukur publik untuk BoP dan ISF. Pemerintah perlu mengumumkan indikator keberhasilan, batas mandat, mekanisme evaluasi, dan kondisi yang memicu penghentian partisipasi, sebelum pasukan diberangkatkan. Komitmen terhadap Palestina harus terukur dari perlindungan warga sipil, peran politik Palestina, penghormatan hukum internasional, dan arah menuju hak menentukan nasib sendiri.
5. Koordinasi antarlembaga sebagai gerbang keputusan. Pertimbangan Kemlu, Kemhan, lembaga intelijen, dan institusi terkait harus terintegrasi sebelum keputusan diambil. Surat Kemlu April 2026 adalah contoh foresight yang bekerja; yang belum ada adalah prosedur yang membuatnya tidak bisa dilewati. Perbedaan pandangan antarlembaga bukan kelemahan yang harus disembunyikan, melainkan mekanisme yang mencegah keputusan strategis dibuat dari satu sudut pandang saja.

Bebas aktif di zaman banyak pintu

Politik luar negeri bebas aktif perlu dibaca ulang dalam dunia multipolar. Bebas bukan sekadar tidak terikat pada satu blok, melainkan tetap mampu menolak, membatasi, atau mengakhiri kerja sama ketika kepentingan nasional menuntutnya. Aktif bukan sekadar hadir di banyak forum, melainkan mampu menentukan forum mana yang perlu dimasuki, tujuan apa yang hendak dicapai, dan batas apa yang tidak boleh dilanggar.

Foresight tanpa prinsip melahirkan negara yang cermat membaca kepentingan, tetapi kehilangan orientasi nilai. Prinsip tanpa foresight melahirkan kebijakan yang tampak benar secara moral, tetapi tidak siap menghadapi perubahan. Keduanya membutuhkan rumah institusional, agar arah bangsa tidak bergantung pada penilaian individu yang kebetulan sedang memegang kekuasaan.

Indonesia tidak kekurangan pintu menuju pusat-pusat kekuasaan dunia. Tapi yang harus diperkuat adalah kemampuan menentukan pintu mana yang layak dibuka, syarat apa yang harus dipenuhi, dan kapan pintu itu perlu ditutup.

Pada akhirnya, diplomasi yang matang bukan diplomasi yang selalu membuka pintu. Ia tahu apa yang hendak dicapai, memahami risiko di balik setiap pintu, dan tidak pernah menyerahkan kunci masa depannya sendiri. Diplomasi yang matang, lahir dari foresight yang juga matang.