beritax.id – Laporan bertajuk Shadow Executive Office of The President RI Tahun Ke-2 tersebut menyoroti capaian delapan misi Asta Cita selama periode 21 Oktober 2025 hingga 20 Oktober 2026. Berdasarkan pengukuran Enygma Media Analyzer (EMA) yang digunakan dalam laporan, skor agregat pemerintahan tercatat sebesar 21 poin dari nilai maksimal 2.890 poin. Angka tersebut setara dengan 0,7 persen dari total nilai maksimal. Hasil ini menunjukkan penurunan dibandingkan evaluasi tahun pertama yang mencatat skor 88 poin atau 3 persen. Partai X menilai temuan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius untuk memperbaiki pelaksanaan program dan meningkatkan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Penurunan Skor Menjadi Peringatan bagi Pemerintah
Laporan tersebut membandingkan penilaian terhadap delapan misi Asta Cita berdasarkan pemantauan sentimen publik di berbagai platform media sosial. Metode EMA mengelompokkan tanggapan menjadi sentimen positif, negatif, netral, dan nihil. Setiap tanggapan positif diberi nilai satu, sedangkan tanggapan negatif diberi nilai minus satu. Tanggapan netral dan ketiadaan data tidak menambah ataupun mengurangi skor. Hasil pengukuran kemudian dinormalisasi untuk menghasilkan gambaran kuantitatif mengenai sentimen yang tercatat terhadap program pemerintah.
Meski demikian, laporan tersebut menegaskan bahwa skor EMA perlu dibaca sesuai batasan metodologinya. Skor yang rendah tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh program tidak dilaksanakan atau tidak menghasilkan manfaat. Penilaian ini lebih tepat digunakan untuk mengidentifikasi bidang yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Perbedaan cakupan data dan metode pengukuran juga perlu diperhatikan ketika membandingkan hasil antarperiode. Karena itu, hasil evaluasi sebaiknya menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan capaian program secara lebih mendalam dan terukur.
Capaian Positif Masih Terbatas
Dalam evaluasi delapan misi Asta Cita, beberapa bidang masih mencatat skor positif, tetapi capaian keseluruhannya belum menunjukkan perkembangan yang merata. Misi pertama memperoleh skor 6 dari nilai maksimal 110, sedangkan misi ketiga mencatat skor 9 dari nilai maksimal 290. Misi keempat memperoleh skor 7 dan misi keenam memperoleh skor 8. Sementara itu, misi kedua, kelima, dan kedelapan masing-masing memperoleh skor nol. Misi ketujuh mencatat skor minus 9, sehingga menjadi salah satu bidang yang memerlukan perhatian khusus dalam evaluasi tahun kedua.
Pada misi ketiga, penguatan peran BUMN sebagai instrumen ekonomi nasional memperoleh skor positif tertinggi sebesar 6. Penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal memperoleh skor 2. Perlindungan pasar tradisional dan penguatan kelembagaan masyarakat masing-masing mencatat skor 1. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian positif masih terkonsentrasi pada sejumlah bidang. Pengembangan UMKM, industri kreatif, ekonomi digital, serta pemerataan infrastruktur dan konektivitas masih membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan program berikutnya.
Perlindungan Lingkungan Menjadi Catatan Penting
Salah satu temuan yang disoroti dalam laporan adalah penilaian negatif terhadap indikator penindakan pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan. Indikator tersebut memperoleh skor minus 6 dalam evaluasi misi kedua. Catatan ini menempatkan pengawasan kegiatan yang merusak lingkungan dan penegakan hukum lingkungan sebagai bidang yang perlu diperiksa lebih jauh. Pengelolaan kawasan hulu, perlindungan hutan, dan pemulihan lingkungan juga penting dalam mendukung keselamatan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengawasan berjalan efektif dan setiap pelanggaran ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, penguatan industri strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata TNI dan Polri memperoleh skor positif 2. Diplomasi Indonesia di tingkat global berdasarkan prinsip bebas aktif juga memperoleh skor 2. Meskipun demikian, skor tersebut masih terbatas dan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh sasaran telah tercapai secara optimal. Evaluasi lanjutan diperlukan agar penilaian publik dapat dibandingkan dengan bukti pelaksanaan dan hasil nyata program.
Partai X Dorong Evaluasi Terukur dan Terbuka
Partai X menempatkan laporan ini sebagai bentuk penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang menjalankan amanah pelayanan publik. Hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti pada penyampaian angka, tetapi menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program. Pemerintah perlu menjelaskan capaian setiap misi dengan indikator yang mudah dipahami dan data yang dapat diperiksa. Informasi mengenai anggaran, penerima manfaat, hasil program, serta kendala pelaksanaan juga perlu disampaikan secara terbuka. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat menilai perkembangan program berdasarkan bukti yang jelas.
Partai X juga mendorong evaluasi yang konsisten terhadap bidang dengan capaian rendah maupun skor negatif. Setiap kementerian dan lembaga terkait perlu mengidentifikasi kendala, menetapkan target perbaikan, serta menyampaikan perkembangan secara berkala. Program yang menunjukkan hasil positif perlu diperkuat, sedangkan program yang belum mencapai sasaran perlu diperiksa dan diperbaiki. Pemerintah juga perlu membuka ruang bagi masukan masyarakat dan menyediakan data pembanding untuk menguji hasil evaluasi. Langkah tersebut penting agar perbaikan kebijakan berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar pencapaian administratif.
Tahun Ketiga Menjadi Momentum Pembuktian
Penurunan skor agregat dari 88 poin menjadi 21 poin menjadi peringatan mengenai pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan agenda pemerintahan. Namun, hasil pengukuran ini bukan kepastian bahwa kinerja akan terus menurun pada tahun berikutnya. Tahun ketiga dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan program, memperkuat pengawasan, dan memperjelas ukuran keberhasilan. Setiap target perlu disertai indikator yang terukur, jadwal pelaksanaan, serta laporan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat apakah perbaikan benar-benar terjadi dan manfaatnya dirasakan secara luas.
Partai X memandang keterbukaan terhadap kritik dan data pembanding sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Laporan ini menggunakan data EMA sebagai dasar penilaian, sehingga kesimpulannya perlu dipahami sesuai cakupan dan keterbatasan metode tersebut. Pemerintah dapat menyampaikan data pembanding kepada publik agar perbedaan penilaian dapat diperiksa secara objektif. Dialog berbasis data akan membantu memperjelas persoalan sekaligus menentukan langkah perbaikan yang tepat. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan harus tercermin dalam pelaksanaan program yang konsisten, pelayanan yang berkualitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
