beritax.id — Ketimpangan sosial tinggi tidak hanya dapat dibaca melalui perbedaan pendapatan masyarakat. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana struktur negara menjalankan kewenangan dan mengelola sumber daya. Buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 1 menawarkan cara pandang bahwa negara merupakan instrumen yang dibentuk manusia untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam kerangka tersebut, rakyat ditempatkan sebagai pemilik sah negara atau root owner. Karena itu, struktur negara seharusnya bekerja untuk memastikan manfaat kehidupan bernegara kembali kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Ketimpangan Berawal dari Pergeseran Fungsi Negara
Pembahasan mengenai ketimpangan sosial tinggi dalam kerangka buku tersebut dapat dikaitkan dengan pergeseran fungsi negara dari pelayanan menuju kepentingan yang lebih sempit. Negara seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan keteraturan, perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, ketika akses rakyat terhadap kendali negara melemah, ruang tersebut dapat diisi oleh kelompok yang mempunyai sumber daya lebih besar. Kondisi tersebut berpotensi membuat manfaat sistem lebih banyak mengalir kepada kelompok tertentu. Buku ini menggambarkan keadaan tersebut melalui konsep economic capture, ketika kekuatan ekonomi memperoleh kemampuan besar untuk memengaruhi arah sistem negara.
Konsentrasi Sumber Daya Memperlebar Jarak
Masalah ketimpangan sosial tinggi semakin sulit diatasi ketika sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Konsentrasi tersebut dapat menghasilkan kemampuan membangun jaringan pengaruh yang lebih luas dibandingkan masyarakat pada umumnya. Dalam buku ini, kekuatan ekonomi dijelaskan tidak berhenti pada aktivitas menghasilkan keuntungan, tetapi dapat berkembang menjadi kemampuan memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan. Proses tersebut dapat berlangsung perlahan melalui hubungan ekonomi, akses informasi, jaringan usaha, dan kedekatan dengan pusat keputusan. Apabila berlangsung terus-menerus, ketidakseimbangan akses dapat membuat kepentingan masyarakat luas semakin sulit memperoleh ruang yang setara.
Birokrasi Harus Kembali Menjadi Pelayan
Persoalan ketimpangan sosial tinggi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan birokrasi yang diterima masyarakat. Buku tersebut menjelaskan bahwa birokrasi seharusnya membuat urusan rakyat menjadi lebih mudah, cepat, pasti, dan murah. Ketika birokrasi justru berkembang menjadi lapisan prosedur yang rumit, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk memperoleh pelayanan. Keadaan tersebut dapat mengubah fungsi birokrasi dari sarana pelayanan menjadi mesin ekstraksi yang membebani masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan birokrasi perlu dikembalikan kepada manfaat nyata yang diterima rakyat, bukan sekadar banyaknya prosedur yang mampu dipertahankan.
Kebijakan dan Distribusi Manfaat
Penyebab ketimpangan sosial tinggi juga perlu dilihat dari pertanyaan mengenai siapa yang paling banyak memperoleh manfaat dari kebijakan negara. Buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 1 menekankan bahwa kebijakan seharusnya diarahkan kepada kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Ketika keputusan lebih responsif terhadap pemilik modal, proyek besar, atau kelompok yang memiliki akses kuat, kebutuhan masyarakat kecil dapat semakin tersisih. Kondisi tersebut dapat terlihat dari kebijakan yang lebih memperhatikan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap kebijakan perlu diuji berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan rakyat dan pemerataan manfaat yang dihasilkannya.
Pancasila sebagai Arah Keadilan Sosial
Dalam membaca ketimpangan sosial tinggi, buku ini menempatkan Pancasila sebagai kernel atau inti sistem kebangsaan. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol, tetapi sebagai orientasi moral dan filosofis yang seharusnya memberi arah terhadap seluruh struktur negara. Sila kelima menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai prinsip penting dalam kehidupan bersama. Keadilan sosial berarti negara tidak boleh hanya memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang memiliki sumber daya paling besar. Dengan demikian, struktur negara harus terus diarahkan agar pelayanan, sumber daya, dan kesempatan dapat dinikmati masyarakat secara lebih adil.
Solusi: Mengembalikan Kendali kepada Rakyat
Mengatasi ketimpangan sosial tinggi membutuhkan pembenahan struktur, bukan hanya pemberian bantuan yang bersifat sementara. Langkah pertama adalah memperkuat kembali posisi rakyat sebagai root owner sehingga seluruh lembaga negara memahami dirinya sebagai instrumen pelayanan. Langkah berikutnya ialah memperbaiki birokrasi agar prosedur disederhanakan dan pelayanan diukur berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan sumber daya ekonomi juga perlu diarahkan pada kepentingan umum agar konsentrasi pengaruh tidak semakin memperlebar jarak sosial. Pada saat yang sama, nilai Pancasila, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan keadilan sosial perlu diterjemahkan menjadi prinsip kerja nyata dalam penyelenggaraan negara.
Membangun Negara yang Kembali Melayani
Pada akhirnya, ketimpangan sosial tinggi menjadi tanda bahwa hubungan antara struktur negara dan kebutuhan rakyat perlu diperiksa secara mendalam. Negara tidak cukup hanya memiliki lembaga, aturan, dan birokrasi yang berjalan secara administratif. Seluruh unsur tersebut harus bekerja sesuai tujuan dasarnya, yaitu melayani manusia dan menjaga kehidupan bersama. Buku Free Indonesia Save Nusantara Jilid 1 mengingatkan bahwa rakyat bukan pengguna biasa dalam sistem negara, melainkan pemilik sah yang memiliki kedaulatan tertinggi. Kesadaran tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun struktur negara yang lebih transparan, bertanggung jawab, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat.
