ZAANSTAD, BELANDA – Di banyak negara berkembang, setiap jengkal keindahan alam sering kali langsung dipasangi pagar dan loket tiket. Namun, para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan menemukan antitesis dari fenomena tersebut saat berkunjung ke Zaanse Schans, ikon kebanggaan Belanda yang dikelola dengan mengedepankan hak publik dan pemenuhan kesehatan mental (mental health) warga negaranya.
Eksplorasi di kawasan konservasi kincir angin tepi Sungai Zaan ini dihadiri oleh para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan yang terdiri dari Direktur Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, serta CEO Enygma Erick Karya. Rombongan juga difasilitasi dan dipandu oleh Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, Syafiih Kamil, yang membagikan wawasan mengenai struktur kebijakan pajak dan fasilitas publik di Belanda.
Delegasi mengamati konsep hybrid yang diterapkan Zaanse Schans berjalan kaki menikmati lanskap desa, berfoto di depan kincir angin, dan duduk di tepi danau dibebaskan dari segala bentuk retribusi. Pengunjung hanya diminta membayar jika ingin masuk ke dalam bagian interior kincir angin tertentu atau museum spesifik. Konsep ini memastikan bahwa warga negara yang hanya butuh “jalan-jalan menenangkan pikiran” tidak akan terbebani secara finansial.
Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa model pengelolaan semacam ini adalah manifestasi dari adab sebuah pemerintahan. Berlandaskan pada pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) yang menjadi pilar Sekolah Negarawan, Prayogi menyebut bahwa uang pajak yang dipungut dari keringat rakyat harus dikembalikan dalam wujud ruang publik yang menyehatkan rohani dan merawat kewarasan (mental health) mereka.
Wakil Direktur Rinto Setiyawan menambahkan, komersialisasi alam yang berlebihan di tanah air sering kali merampas hak rakyat kecil untuk sekadar healing (memulihkan kepenatan). Syafiih Kamil juga menyoroti bahwa fasilitas umum gratis yang terawat rapi di Zaanse Schans membentuk karakter warga yang santun dan turut menjaga kebersihan, karena mereka merasa negara benar-benar hadir untuk merawat kebahagiaan mereka.
Dari sisi tata kelola pemerintahan masa depan, CEO Enygma, Erick Karya, menyampaikan bahwa negara membutuhkan kecerdasan sistem untuk merumuskan kebijakan yang pro-rakyat tanpa membuat APBN tekor. Melalui ekosistem Artificial Intelligence (AI) Enygma yang diusung Sekolah Negarawan, pemerintah daerah di Indonesia kelak dapat menyimulasikan manajemen destinasi wisata (Destination Management System) yang memisahkan antara wilayah layanan publik gratis (public goods) dengan area komersil berbayar secara presisi.
Pelancongan riset di Zaanse Schans ini merupakan mata rantai tak terpisahkan dari ekspedisi Sekolah Negarawan ke 12 negara lintas benua selama dua tahun terakhir termasuk Finlandia (Nordik), Estonia (eks-Uni Soviet), Eropa Barat, hingga kawasan Turkiye, Iran, dan Asia Tenggara. Seluruh pembelajaran tata kelola peradaban ini secara berkelanjutan terus didiseminasikan di dalam negeri, membangkitkan kesadaran kritis warga dari wilayah Medan hingga kepulauan Ternate dan Tidore.
