AMSTERDAM, BELANDA – Mengkaji sejarah birokrasi masa lalu adalah kunci untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit tata kelola kekuasaan yang mungkin masih tersisa di masa kini. Semangat autokritik inilah yang melatarbelakangi kunjungan riset Sekolah Negarawan ke Museum Multatuli di Amsterdam, Belanda, yang menyimpan sejarah besar tentang perjuangan melawan sistem eksploitasi rakyat di Nusantara.
Kunjungan strategis tersebut dihadiri oleh para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan, yakni Direktur Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Rombongan juga dikawal langsung oleh Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, Syafiih Kamil, yang turut memberikan ragam perspektif akademis dan historis selama delegasi berada di Belanda.
Sembari menilik koleksi perabotan, meja tulis, dan dokumen peninggalan Eduard Douwes Dekker, delegasi berdiskusi menelaah anatomi penindasan dalam sistem Tanam Paksa. Multatuli secara tajam membongkar fakta bahwa penderitaan rakyat Nusantara tidak hanya disebabkan oleh keserakahan penjajah asing, tetapi juga difasilitasi oleh penguasa lokal yang korup dan menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.
Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, menggarisbawahi bahwa kritik struktural Multatuli ini masih sangat relevan dengan tantangan kepemimpinan Indonesia di masa depan. Berlandaskan pada pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), kurikulum Sekolah Negarawan mendidik calon-calon pemimpin untuk memiliki integritas paripurna, sehingga tidak menjadi “penjajah baru” bagi bangsanya sendiri.
Syafiih Kamil yang telah lama bermukim di Eropa menyampaikan bahwa kunjungan ke Museum Multatuli memberikan landasan filosofis bagi diaspora Indonesia untuk melihat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal untuk mewujudkan keadilan sosial sejati. Museum ini menjadi monumen pengingat bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan selalu berujung pada penderitaan rakyat.
Untuk mencegah terjadinya abuse of power di era pemerintahan modern, CEO Enygma, Erick Karya, memaparkan pentingnya infrastruktur teknologi sebagai alat pengawas birokrasi. Melalui arsitektur Artificial Intelligence (AI) yang dibangun oleh Enygma, Sekolah Negarawan menawarkan solusi tata kelola yang mampu memetakan aliran anggaran secara transparan, sehingga menutup celah korupsi yang selama ini menjadi akar kemiskinan dan eksploitasi.
Pemahaman akan integritas kepemimpinan dari Amsterdam ini menjadi buah tangan yang tak ternilai dari ekspedisi Sekolah Negarawan di 12 negara, yang membentang dari pusat keunggulan pendidikan di Finlandia, inovasi digital di Estonia, hingga keluhuran peradaban di Persia (Iran) dan Timur Tengah. Temuan-temuan holistik dari perjalanan global ini akan terus dikonversi menjadi materi diseminasi publik di dalam negeri, merata dari Medan hingga mencapai kepulauan Ternate dan Tidore.
