DEN HAAG — Kewibawaan sebuah negara kerap kali diukur dari seberapa angker gedung-gedung pemerintahannya, terutama yang membidangi urusan militer dan pertahanan. Namun, eksplorasi delegasi Sekolah Negarawan ke Kementerian Pertahanan Belanda (Ministerie van Defensie) di Den Haag justru mendekonstruksi paradigma usang tersebut. Kewibawaan sejati ternyata lahir dari sikap inklusif, bukan eksklusif.
Berdiri di pelataran kementerian tanpa disambut oleh todongan laras senjata atau interogasi penjaga gerbang memberikan pencerahan strategis bagi Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, dan Wakil Direktur Rinto Setiyawan. Mereka menyadari bahwa di Belanda, kementerian pertahanan diposisikan murni sebagai kantor administrasi kebijakan, bukan medan tempur yang harus disterilkan dari rakyat sipil.
Kondisi ini didukung penuh oleh hasil analisis Imam Syafiih Kamil dari Sekolah Negarawan Chapter Eropa. Ia menegaskan bahwa dalam tradisi demokrasi Eropa yang telah mapan, warga negara adalah pemilik sah dari setiap institusi publik. Oleh karena itu, membangun tembok pemisah yang terlalu tebal antara militer dan sipil dianggap sebagai kemunduran demokrasi.
Hal yang paling esensial dari fenomena ini adalah transisi instrumen keamanan. Keikutsertaan CEO Enygma Solusi Negeri, Erick Karya, memberikan perspektif bahwa keterbukaan ruang publik di markas pertahanan hanya bisa dicapai jika sebuah negara telah menguasai teknologi keamanan tingkat tinggi. Negara tidak perlu menaruh seratus tentara di gerbang jika algoritma AI sudah mampu memindai potensi ancaman dari radius beberapa kilometer.
Sayangnya, realitas di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya masih sering mempertontonkan hal sebaliknya. Keamanan fisik yang berlebihan sering kali menciptakan jarak psikologis, seolah-olah rakyat biasa adalah pihak yang patut dicurigai saat mendekati institusi negaranya sendiri.
Di sinilah peran penting Sekolah Negarawan. Menghasilkan pemimpin bukan hanya persoalan mengajarkan strategi pertahanan, tetapi mengubah mentalitas penguasa. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang mampu mendesain sistem pertahanan yang mematikan bagi musuh negara, namun terasa sangat ramah dan membumi bagi warganya sendiri.
Observasi dari Den Haag ini adalah sebuah alarm kebangkitan. Untuk menjadi negara maju, Indonesia kelak harus mengubah cara pandangnya dalam mengelola ruang-ruang kekuasaan. Kedaulatan tidak diukur dari ketatnya penjagaan, melainkan dari hilangnya rasa takut antara rakyat dan aparatur negaranya.
