DEN HAAG — Di era ketika batasan antarnegara semakin kabur akibat teknologi, pemahaman tentang hukum internasional bukan lagi monopoli para diplomat. Kunjungan delegasi Sekolah Negarawan ke International Court of Justice (ICJ) di Den Haag baru-baru ini menunjukkan sebuah kesadaran strategis bahwa calon pemimpin Indonesia harus memiliki wawasan geopolitik hukum yang tajam.
Dipimpin oleh Direktur Prayogi R. Saputra dan Wakil Direktur Rinto Setiyawan, langkah ini mempertegas komitmen lembaga dalam memberikan paparan empiris kepada para pembelajarnya. Kehadiran Ahmad Syafii Kamil selaku perwakilan Chapter Eropa juga membuktikan bahwa diaspora Indonesia memiliki peran krusial sebagai jembatan pengetahuan dan inovasi antarbenua.
Yang membuat kunjungan ini sangat istimewa adalah hadirnya dimensi teknologi yang dibawa oleh CEO Enygma Solusi Negeri, Erick Karya. Penjajakan untuk membangun sistem Artificial Intelligence (AI) khusus bidang hukum di Indonesia yang diinisiasi dari kunjungan ini adalah sebuah pemikiran yang sangat progresif dan out of the box.
Mengapa sebuah perusahaan software harus jauh-jauh mengamati institusi hukum internasional? Jawabannya terletak pada skala dan kompleksitas. ICJ menangani kasus-kasus dengan volume dokumen dan literatur hukum antarnegara yang masif. Mengamati bagaimana preseden hukum disusun di sana memberikan insight berharga tentang bagaimana database AI hukum di Indonesia kelak harus dirancang.
Sistem hukum di Indonesia yang kompleks sering kali menghadapi masalah lambatnya proses peradilan dan tumpang tindih regulasi. Kehadiran AI yang dirancang secara khusus dapat menjadi asisten andal bagi penegak hukum untuk menelusuri yurisprudensi dengan cepat. Namun, AI tersebut harus memiliki kerangka etis yang kuat agar tidak melahirkan ketidakadilan baru.
Langkah Sekolah Negarawan ini layak diapresiasi sebagai bentuk antisipasi masa depan. Mereka tidak hanya mengajarkan teori kepemimpinan di dalam kelas, tetapi secara aktif turun ke lapangan, merajut kolaborasi dengan sektor teknologi, dan mempersiapkan infrastruktur keadilan digital untuk Indonesia.
