beritax.id – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan pengusaha nasional Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal dengan sapaan Haji Isam di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari hilirisasi, energi, pertambangan, agribisnis, hingga logistik untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertemuan yang berlangsung di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (10/8/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kerja sama dengan dunia usaha. Pemerintah menilai kolaborasi dengan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat investasi, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, dan membuka lapangan pekerjaan. Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Penguatan kolaborasi dengan pengusaha diarahkan untuk mempercepat hilirisasi serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai langkah pemerintah membangun komunikasi dengan dunia usaha merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh kebijakan investasi harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. “Negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Maka setiap kerja sama ekonomi, investasi, maupun hilirisasi harus memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat luas,” ujar Prayogi.
Hilirisasi Harus Memberikan Nilai Tambah bagi Masyarakat
Prayogi mengatakan hilirisasi merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya nasional. Selama ini, banyak sumber daya alam Indonesia masih memiliki potensi besar yang perlu dikelola agar memberikan manfaat lebih luas. Menurutnya, hilirisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai peningkatan investasi dan produksi industri. Kebijakan tersebut harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat industri dalam negeri.
“Ukuran keberhasilan hilirisasi bukan hanya berapa besar investasi yang masuk, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan agar proses hilirisasi berjalan dengan prinsip keadilan ekonomi. Masyarakat sekitar kawasan industri harus mendapatkan manfaat melalui kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Energi Nasional Harus Menjamin Kepentingan Rakyat
Selain sektor hilirisasi, pertemuan pemerintah dan pengusaha juga membahas sektor energi. Prayogi menilai sektor energi merupakan bidang strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Menurutnya, pengelolaan energi harus mengutamakan kepentingan nasional serta memastikan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat. “Energi bukan hanya persoalan bisnis, tetapi juga menyangkut pelayanan negara kepada rakyat. Negara harus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya energi,” ujar Prayogi.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sektor energi harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan tata kelola yang transparan.
Prinsip Partai X: Ekonomi Harus Berpihak pada Rakyat
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pusat dalam setiap kebijakan pembangunan. Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Dalam perspektif tersebut, pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan prinsip keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Menurut Prayogi, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan manfaat sosial bagi masyarakat. “Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kesejahteraan bersama. Negara tidak boleh hanya menghitung angka investasi, tetapi juga harus menghitung dampaknya terhadap kehidupan rakyat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa hubungan pemerintah dan dunia usaha harus dibangun dalam kerangka kemitraan strategis. Pengusaha memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan inovasi, sementara negara memastikan aturan berjalan adil.
Solusi Partai X: Investasi Berkelanjutan dan Pemerataan Manfaat Ekonomi
Sebagai bentuk solusi, Prayogi menyampaikan beberapa langkah yang sejalan dengan prinsip Partai X.
1. Memastikan Hilirisasi Berbasis Kepentingan Nasional
Pemerintah perlu memastikan setiap proyek hilirisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan hilirisasi harus mendorong penggunaan tenaga kerja lokal, penguatan industri nasional, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Memperkuat Transparansi Investasi
Setiap kerja sama investasi strategis harus dilakukan secara terbuka dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dan dampak dari setiap proyek pembangunan.
3. Mendorong Pemerataan Ekonomi Daerah
Investasi tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pemerintah perlu memastikan pembangunan industri dan energi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Nasional
Hilirisasi harus disertai dengan program peningkatan keterampilan masyarakat. Dengan demikian, rakyat Indonesia tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga mampu mengisi posisi strategis dalam industri.
5. Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
Pengembangan industri dan energi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan tanpa mengorbankan kualitas hidup masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berujung pada Kesejahteraan
Prayogi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus memiliki tujuan akhir berupa peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, investasi, hilirisasi, dan pengembangan energi merupakan instrumen pembangunan yang harus dikelola secara tepat agar manfaatnya dirasakan masyarakat. “Negara yang kuat bukan hanya negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi negara yang mampu memastikan rakyatnya hidup lebih sejahtera dan mendapatkan manfaat dari kekayaan bangsanya,” pungkas Prayogi.
Dengan pendekatan kritis, objektif, dan solutif, kerja sama pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu menjadi motor penguatan ekonomi nasional sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai amanat negara untuk melindungi, melayani, dan mengatur demi kepentingan rakyat.
