beritax.id — Badan Gizi Nasional (BGN) memfokuskan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dua aspek utama. Dua aspek tersebut adalah penataan jumlah penerima manfaat dan perbaikan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. BGN akan memverifikasi kembali jumlah penerima manfaat agar program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai evaluasi MBG merupakan langkah penting dalam memastikan pelayanan negara berjalan tepat sasaran. Menurutnya, tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Prayogi mengatakan program MBG harus ditempatkan sebagai pelayanan publik. Program tersebut tidak boleh hanya mengejar jumlah penerima, tetapi harus memastikan manfaat nyata bagi rakyat.
Negara Harus Memastikan Program Berorientasi Rakyat
Prayogi menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip Partai X menjelaskan negara harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Menurutnya, evaluasi MBG menunjukkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap anggaran negara harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Program pemerintah harus kembali kepada tujuan utama, yaitu kepentingan rakyat. Jangan sampai program besar justru kehilangan sasaran penerimanya,” ujar Prayogi.
Ia mengatakan rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Sementara pemerintah merupakan pelayan rakyat yang menjalankan amanah publik. Karena itu, setiap program pemerintah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Ukuran tersebut tidak hanya berdasarkan jumlah anggaran yang terserap. Menurut Prayogi, keberhasilan program MBG harus dilihat dari peningkatan kualitas gizi masyarakat. Selain itu, program juga harus memberikan dampak bagi kelompok yang membutuhkan.
Validasi Data Menjadi Kunci Ketepatan Program
Prayogi mengapresiasi langkah BGN yang melakukan validasi jumlah penerima manfaat MBG. Menurutnya, data merupakan dasar utama dalam menentukan kebijakan publik. ,Ia mengatakan program sosial harus berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus mengetahui siapa penerima manfaat dan wilayah yang menjadi prioritas.
Menurut prinsip Partai X, politik merupakan perjuangan mendapatkan kewenangan. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk keadilan rakyat.
Prayogi menilai penggunaan data yang akurat dapat mencegah pemborosan anggaran. Selain itu, data yang benar dapat mengurangi risiko penyimpangan. Ia mengatakan negara harus menghindari kebijakan yang hanya berorientasi administratif. Kebijakan harus memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, MBG harus menjadi contoh pelayanan publik berbasis kebutuhan. Pemerintah perlu memastikan anak-anak yang membutuhkan mendapatkan prioritas.
Insentif SPPG Harus Berbasis Keadilan
Prayogi juga menyoroti rencana perbaikan skema insentif SPPG. Menurutnya, mekanisme insentif harus mempertimbangkan beban kerja dan tanggung jawab. Ia mengatakan prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam menentukan anggaran. Setiap pelaksana program harus mendapatkan dukungan sesuai tugasnya. “Efisiensi anggaran tidak berarti mengurangi kualitas pelayanan. Efisiensi harus memastikan setiap rupiah memberi manfaat terbesar bagi rakyat,” katanya.
Menurut Prayogi, pemerintah harus membangun sistem yang transparan. Sistem tersebut diperlukan agar pengelolaan program dapat diawasi masyarakat. Ia menilai digitalisasi pengelolaan keuangan SPPG merupakan langkah positif. Digitalisasi dapat memperkuat akuntabilitas dan mengurangi ruang penyalahgunaan. Prinsip Partai X mendorong transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Digitalisasi juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
Tata Kelola Digital Memperkuat Kepercayaan Publik
Prayogi mengatakan program pemerintah harus memiliki sistem pengawasan yang kuat. Pengawasan bukan bertujuan menghambat program, tetapi memastikan manfaat sampai kepada rakyat. Menurutnya, ketergantungan pada individu dalam pengelolaan anggaran dapat menimbulkan risiko. Karena itu, sistem harus dibangun secara terbuka dan terukur. Ia menjelaskan pemerintah harus bekerja dengan prinsip efektivitas dan transparansi. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Prinsip Partai X menyebut seorang negarawan harus memastikan pengelolaan urusan negara berjalan efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Prayogi menilai digitalisasi bukan hanya kebutuhan teknologi. Digitalisasi merupakan instrumen reformasi pelayanan publik. Menurutnya, sistem digital dapat mempercepat pengawasan program MBG. Sistem tersebut juga dapat memberikan informasi yang lebih akurat kepada pemerintah.
Solusi Partai X untuk Penguatan MBG
Prayogi menyampaikan beberapa solusi berdasarkan prinsip Partai X. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan penerima manfaat. Data penerima harus diperbarui secara berkala. Pemerintah harus memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kedua, pemerintah perlu menerapkan sistem digital terpadu. Sistem tersebut mencakup pendataan, distribusi, hingga pelaporan keuangan. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat reformasi birokrasi. Aparatur harus bekerja sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai pemegang kekuasaan. Prinsip Partai X menyebut rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah bukan pejabat kekuasaan, melainkan pelayan rakyat.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat pendidikan moral dan tanggung jawab pelayanan publik. Aparatur negara harus memahami bahwa setiap kebijakan berdampak kepada masyarakat. Kelima, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkelanjutan. Program nasional harus terus diperbaiki sesuai kebutuhan rakyat.
MBG Harus Menjadi Bukti Kehadiran Negara
Prayogi menegaskan program MBG merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyat. Program tersebut harus menjadi bukti bahwa pemerintah hadir memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan tidak hanya diukur melalui pembangunan fisik. Kesejahteraan juga terlihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Prinsip Partai X menjelaskan kesejahteraan adalah kondisi ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kebutuhan tersebut mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Prayogi berharap evaluasi MBG menghasilkan sistem yang lebih baik. Program tersebut harus semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata.
Ia menilai negara harus memastikan setiap kebijakan berpihak kepada rakyat. Pemerintah harus membuktikan bahwa anggaran publik digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, MBG dapat menjadi program strategis pembangunan manusia. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas generasi Indonesia secara berkelanjutan.
