beritax.id – Pemerintah mendorong pembangunan rumah susun (rusun) di wilayah perkotaan. Kebijakan tersebut dilakukan karena keterbatasan lahan terjangkau bagi masyarakat. Namun, penjualan rusun subsidi pada tahun ini masih menunjukkan angka rendah. Berdasarkan data BP Tapera, sejak awal tahun hingga 1 Juli 2026, rusun subsidi yang terjual hanya sembilan unit. Unit rusun subsidi yang berhasil terjual berada di wilayah Bekasi dan Tangerang. Angka tersebut sangat berbeda dibandingkan penjualan rumah tapak subsidi. Rumah tapak subsidi tercatat telah terjual sebanyak 93.330 unit. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan besar dalam penyediaan hunian vertikal.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati menyebut pasar rusun subsidi sebenarnya sama dengan rumah tapak. Keduanya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Namun, terdapat sejumlah kendala yang membuat penyerapan rusun subsidi berjalan lambat. Menurut pemerintah, hambatan tersebut berkaitan dengan penyesuaian aturan terbaru. Pemerintah sedang melakukan penyelarasan mekanisme pembiayaan rusun subsidi.
Kebijakan Hunian Harus Berpihak kepada Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai rendahnya penjualan rusun subsidi harus menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, program perumahan tidak cukup hanya menyediakan bangunan. Pemerintah harus memastikan hunian tersebut benar-benar dapat diakses masyarakat. “Negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menjelaskan, persoalan perumahan merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Rumah layak menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Prayogi, kebijakan perumahan harus melihat kondisi ekonomi masyarakat. Harga, akses pembiayaan, dan lokasi harus menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai rendahnya penyerapan rusun subsidi menunjukkan adanya evaluasi yang diperlukan. Pemerintah harus mencari penyebab utama masyarakat belum memilih hunian vertikal. “Jangan sampai pembangunan rusun berjalan, tetapi rakyat kesulitan mengaksesnya,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan program perumahan bukan hanya berdasarkan jumlah bangunan yang selesai. Keberhasilan harus dilihat dari jumlah masyarakat yang mendapatkan manfaat.
Evaluasi Regulasi dan Akses Pembiayaan
Prayogi mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi aturan yang menghambat masyarakat mendapatkan rumah. Regulasi harus memberikan kemudahan, bukan menambah kesulitan. Menurutnya, penyesuaian aturan memang diperlukan dalam setiap program pemerintah. Namun, proses tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama. Kepastian aturan penting bagi pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat. Tanpa kepastian, program perumahan dapat berjalan tidak maksimal.
Selain regulasi, pemerintah perlu memperhatikan skema pembiayaan. Masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan sistem pembayaran yang sesuai kemampuan. Prayogi menilai program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP harus diperkuat. Skema tersebut harus mudah diakses masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan informasi program tersampaikan dengan baik. Banyak masyarakat belum memahami pilihan hunian subsidi yang tersedia. Menurutnya, pelayanan publik harus menjadi bagian utama dalam program perumahan. Negara harus hadir membantu masyarakat mendapatkan rumah.
Prinsip Partai X Dorong Negara Hadir dalam Perumahan Rakyat
Prayogi menjelaskan prinsip Partai X menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama kebijakan negara. Program perumahan harus mencerminkan prinsip tersebut. Prinsip pertama adalah melindungi rakyat. Dalam sektor perumahan, perlindungan berarti memastikan masyarakat memiliki akses hunian layak. Negara harus mencegah masyarakat berpenghasilan rendah kehilangan kesempatan memiliki rumah. Kebijakan harus memberikan perlindungan dari beban ekonomi yang berat. Prinsip kedua adalah melayani rakyat. Pemerintah harus memberikan pelayanan perumahan yang mudah dan transparan. Pelayanan tersebut mencakup proses administrasi, pembiayaan, hingga akses informasi. Masyarakat tidak boleh menghadapi prosedur yang rumit.
Prinsip ketiga adalah mengatur rakyat. Negara harus membuat regulasi yang menciptakan keseimbangan. Aturan perumahan harus mengatur hubungan pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Tujuannya agar program berjalan adil. Prayogi menegaskan bahwa pembangunan hunian harus memiliki orientasi sosial. Perumahan bukan hanya sektor bisnis, tetapi kebutuhan dasar.
Solusi Partai X untuk Perbaikan Program Rusun Subsidi
Partai X mendorong beberapa langkah agar program rusun subsidi lebih efektif. Pertama, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program. Evaluasi perlu melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat. Kedua, pemerintah harus mempercepat penyelesaian regulasi pendukung. Aturan yang jelas dapat mempercepat penyaluran subsidi.
Ketiga, pemerintah perlu menyesuaikan harga rusun dengan kemampuan masyarakat. Harga harus tetap terjangkau bagi kelompok sasaran. Keempat, pemerintah harus memperluas sosialisasi program. Informasi mengenai rusun subsidi harus mudah diterima masyarakat. Kelima, pemerintah perlu meningkatkan kualitas fasilitas rusun. Hunian vertikal harus memiliki lingkungan yang nyaman. Keenam, pemerintah harus memastikan lokasi rusun strategis. Akses transportasi dan fasilitas umum harus menjadi pertimbangan. Menurut Prayogi, pembangunan rusun tidak boleh hanya mengejar jumlah unit. Pemerintah harus memastikan masyarakat mau dan mampu tinggal.
Hunian Layak Menjadi Tanggung Jawab Negara
Rendahnya penjualan rusun subsidi menjadi catatan penting dalam kebijakan perumahan nasional. Pemerintah perlu melihat persoalan secara menyeluruh. Program hunian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan. Keterbatasan lahan tidak boleh menjadi alasan sulitnya rakyat mendapatkan rumah. Partai X menilai negara harus memastikan setiap kebijakan memiliki manfaat nyata. Perumahan rakyat harus menjadi prioritas pembangunan.
Prayogi menegaskan bahwa negara harus menjalankan fungsi melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dengan kebijakan yang tepat, rusun subsidi dapat menjadi solusi kebutuhan hunian masyarakat. Namun, pemerintah harus memastikan program berjalan sesuai kebutuhan rakyat. Evaluasi kebijakan menjadi langkah penting agar pembangunan perumahan tidak berhenti pada target administratif. Sebab, tujuan utama pembangunan bukan hanya membangun gedung. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan kesejahteraan dan kehidupan layak bagi masyarakat.
