beritax.id – Egosentrisme para penguasa menjadi sorotan utama dalam membaca ulang dinamika krisis bangsa Indonesia yang pernah mencapai titik serius pada berbagai periode tekanan ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai arah kebijakan negara yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan kesejahteraan rakyat. Adapun terutama ketika tekanan ekonomi seperti kenaikan harga bahan bakar berdampak langsung pada daya tahan masyarakat kecil. Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan masalah dalam tata kelola kepemimpinan.
Egosentrisme para penguasa kembali menjadi istilah yang relevan ketika melihat bagaimana krisis pada masa lalu tidak berdiri tunggal sebagai peristiwa ekonomi, melainkan merembet ke sektor pemerintahan, hukum, hingga sosial. Lonjakan harga kebutuhan pokok dan energi kala itu memperlihatkan rapuhnya sistem perlindungan sosial yang seharusnya menjadi penyangga utama masyarakat. Dalam banyak kasus, kebijakan publik cenderung reaktif dan tidak berbasis pada mitigasi jangka panjang. Sehingga masyarakat menjadi pihak paling rentan terhadap gejolak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa krisis bukan hanya soal keterbatasan fiskal atau tekanan global, tetapi juga soal bagaimana negara mengelola prioritas. Ketika kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek, maka dampaknya adalah melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Rendahnya Sense of Crisis dalam Tata Kelola
Egosentrisme para penguasa juga tercermin dari rendahnya “sense of crisis” dalam pengambilan keputusan publik. Dalam situasi yang seharusnya membutuhkan respons cepat, terukur, dan berorientasi pada keselamatan rakyat, sering kali yang muncul justru kebijakan yang tidak sinkron dengan realitas sosial di lapangan. Fenomena ini berdampak pada tidak terhubungnya penderitaan masyarakat secara kolektif menjadi kesadaran nasional yang utuh. Akibatnya, krisis yang terjadi lebih sering dipahami sebagai beban individual atau kelompok, bukan sebagai masalah struktural yang membutuhkan solusi bersama secara sistematis.
Kesenjangan Sosial dan Fragmentasi Penderitaan
Egosentrisme para penguasa semakin terlihat ketika dampak krisis tidak diikuti dengan penguatan solidaritas kebijakan. Masyarakat yang terdampak justru menghadapi situasi yang terfragmentasi: sebagian beradaptasi melalui mekanisme pasar, sementara sebagian lain terperosok dalam kerentanan ekonomi yang lebih dalam. Tidak adanya jembatan kebijakan yang kuat antara kelompok rentan dan sistem ekonomi nasional menyebabkan penderitaan tidak terkonsolidasi menjadi agenda reformasi yang menyeluruh. Hal ini menciptakan kesan bahwa negara hadir secara parsial, bukan sebagai pelindung utama seluruh warga.
Budaya Konsumsi di Tengah Krisis
Egosentrisme para penguasa juga dapat dibaca secara tidak langsung dari bagaimana ruang sosial tetap dipenuhi oleh budaya konsumsi yang kuat. Meskipun krisis ekonomi berlangsung. Aktivitas ekonomi di sektor hiburan, media, dan pusat perbelanjaan tetap berjalan dinamis, menciptakan paradoks antara realitas penderitaan sebagian masyarakat dan narasi kegembiraan di ruang publik. Kondisi ini memperkuat kesenjangan persepsi tentang krisis. Di satu sisi, sebagian masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang serius. Sementara di sisi lain terdapat ruang sosial yang tetap beroperasi dalam logika hiburan dan konsumsi tanpa jeda yang seimbang dengan kondisi riil masyarakat luas.
Akar Masalah: Tata Kelola yang Tidak Berorientasi Publik
Egosentrisme para penguasa pada dasarnya menunjukkan persoalan mendasar dalam orientasi tata kelola negara. Ketika kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok daripada kebutuhan publik, maka kesejahteraan rakyat menjadi variabel yang mudah terpinggirkan. Dalam situasi seperti ini, negara kehilangan peran utamanya sebagai penjamin keadilan sosial. Fungsi perlindungan, pelayanan, dan pengelolaan kesejahteraan publik menjadi tidak optimal karena tidak didukung oleh perspektif kebijakan yang inklusif dan berjangka panjang.
Solusi: Reformasi Orientasi Kebijakan Publik
Egosentrisme para penguasa hanya dapat diatasi melalui perubahan mendasar dalam orientasi kebijakan publik. Pertama, diperlukan penguatan sistem perencanaan berbasis data sosial yang akurat. Agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Kedua, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan publik yang efektif. Ini termasuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis, sehingga kebijakan tidak bersifat top-down semata.
Ketiga, negara perlu memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap krisis. Subsidi tepat sasaran, jaminan sosial universal, serta pengendalian harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas utama dalam setiap kondisi ekonomi yang bergejolak. Keempat, pendidikan kepemimpinan publik perlu diarahkan pada pembentukan etika pelayanan, bukan dominasi kekuasaan. Dengan demikian, pejabat publik tidak hanya memahami teknis pemerintahan, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap penderitaan rakyat.
Penutup: Jalan Panjang Pemulihan Kepercayaan Publik
Egosentrisme para penguasa pada akhirnya menjadi tantangan serius dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap negara. Krisis yang pernah terjadi menunjukkan bahwa tanpa perubahan paradigma kepemimpinan, kesejahteraan rakyat akan terus menjadi isu yang berulang. Pemulihan tidak hanya membutuhkan kebijakan teknis, tetapi juga transformasi cara pandang terhadap kekuasaan itu sendiri: bahwa kekuasaan bukanlah alat dominasi, melainkan instrumen untuk melayani dan memastikan kesejahteraan seluruh warga negara secara adil dan berkelanjutan.
