beritax.id – Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai penurunan harga BBM non-subsidi berpotensi membantu perekonomian masyarakat. Ia menyebut penurunan ini terutama berdampak pada kelompok kelas menengah yang sedang tertekan. Menurut Faisal, harga minyak mentah dunia saat ini berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar penyesuaian harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Ia menjelaskan harga BBM non-subsidi bersifat mengikuti pasar global atau floating.
Karena itu, penurunan harga minyak dunia semestinya diikuti dengan penyesuaian harga BBM domestik. Sementara itu, harga BBM bersubsidi tetap ditentukan melalui kebijakan pemerintah. Hal ini berbeda dengan BBM non-subsidi yang lebih fleksibel terhadap dinamika pasar internasional.
Dorongan Penyesuaian Harga untuk Perlindungan Konsumen
Faisal menegaskan penyesuaian harga BBM sebaiknya tidak ditunda. Menurutnya, kondisi pasar minyak yang stabil di kisaran 70 dolar AS sudah cukup menjadi dasar penurunan harga. Ia menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban masyarakat konsumen. Terutama masyarakat kelas menengah yang terdampak kenaikan biaya hidup. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan juga memberikan masukan strategis. Ia mendorong adanya rencana penurunan bertahap BBM non-subsidi mulai awal Juli 2026. Dorongan ini muncul seiring tren penurunan harga minyak mentah global. Harga minyak Brent dan WTI tercatat mengalami fluktuasi namun cenderung menurun.
Dampak Harga BBM terhadap Stabilitas Ekonomi
Ekonom menilai harga BBM memiliki dampak langsung terhadap inflasi. Setiap perubahan harga BBM dapat memengaruhi biaya transportasi dan produksi barang.
Kondisi ini berdampak pada daya beli masyarakat secara keseluruhan. Kelompok usaha kecil dan rumah tangga menjadi pihak yang paling terdampak.
Pemerintah diminta menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan konsumen. Kebijakan energi harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pandangan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali peran negara. Ia menyebut tugas negara mencakup tiga hal utama yang tidak boleh diabaikan. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan energi harus mencerminkan tiga fungsi tersebut secara seimbang. Menurutnya, kebijakan BBM tidak boleh hanya berorientasi pada stabilitas fiskal semata. Negara harus memastikan rakyat tidak terbebani oleh fluktuasi harga global. Prayogi menilai penurunan BBM non-subsidi harus menjadi momentum keberpihakan negara. Kebijakan energi harus memperhatikan keadilan sosial dan daya beli masyarakat.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Ekonomi Energi
Partai X menekankan prinsip keadilan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Kebijakan negara harus memastikan distribusi manfaat ekonomi berjalan secara adil. Prinsip Partai X juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penetapan harga energi. Setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka. Selain itu, Partai X menekankan keberlanjutan ekonomi yang tidak membebani rakyat kecil. Kebijakan energi harus menjaga stabilitas tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Prinsip lainnya adalah penguatan kontrol negara terhadap sektor strategis. Energi dipandang sebagai kebutuhan dasar yang tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.
Solusi Partai X untuk Stabilitas Harga BBM
Partai X menawarkan solusi berupa reformasi mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi. Harga harus disesuaikan secara transparan mengikuti tren minyak dunia. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap struktur biaya distribusi energi. Efisiensi distribusi dapat membantu menurunkan harga akhir bagi masyarakat. Partai X juga mendorong penguatan subsidi tepat sasaran. Subsidi harus difokuskan pada kelompok rentan dan sektor produktif kecil. Pengawasan terhadap badan usaha energi perlu diperketat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi distorsi harga di pasar domestik.
Penutup: Kebijakan Energi Berkeadilan
Kebijakan penurunan BBM non-subsidi dinilai penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Namun, kebijakan tersebut harus tetap menjaga keseimbangan fiskal negara. Negara dituntut hadir dalam melindungi daya beli masyarakat. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan energi. Dengan pendekatan yang tepat, penyesuaian harga BBM dapat menjadi solusi bersama. Kebijakan yang adil akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
