beritax.id – Indonesia sering memamerkan dirinya sebagai negara modern. Gedung pencakar langit dan teknologi mutakhir tumbuh di kota besar. Rakyat menonton kekayaan di wilayah mereka, sambil melihat ketimpangan nyata. Pemerintah berbicara tentang transformasi digital, hilirisasi industri, kecerdasan buatan, dan visi Indonesia Emas. Dari kejauhan, Indonesia tampak maju, rasional, dan beradab. Namun di lapangan, rakyat menonton kekayaan sambil jarang menikmati hasil nyata dari sumber daya lokal mereka.
Pertanyaan penting muncul: apakah modernitas diukur dari gedung tinggi dan teknologi canggih? Atau dari keadilan yang dirasakan rakyat sehari-hari? Bangsa menjadi modern bukan karena teknologi, tetapi karena membangun sistem adil. Kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Kekuasaan seharusnya melayani masyarakat, bukan menguntungkan diri sendiri. Rakyat menonton kekayaan sambil menilai apakah pembangunan benar-benar adil dan substantif. Modernitas kosmetik hanyalah penampilan luar tanpa keadilan nyata.
Kritik Cak Nun: Upeti Modern yang Menindas
Cak Nun menyoroti ketimpangan distribusi sumber daya. Kabupaten yang memiliki tambang uranium hanya memperoleh tiga persen. Sisanya dikuasai pengusaha dan pemerintah pusat. Rakyat menonton kekayaan sambil merasakan ketidakadilan ini. Bahkan sebelum sumber daya digali, regulasi telah mengatur pembagian yang timpang. Praktik ini lebih ekstrem dibanding sistem upeti kerajaan kuno. Kritik Cak Nun mengingatkan perlunya evaluasi sistem agar rakyat memperoleh manfaat langsung dari sumber daya lokal mereka.
Secara logika, masyarakat di wilayah kaya seharusnya pertama merasakan manfaat. Jalan, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi meningkat. Namun kenyataannya berbeda. Kekayaan besar keluar dari daerah, sementara manfaat kembali jauh lebih kecil. Rakyat menonton kekayaan mereka dikeruk, sementara penguasa menikmati hasilnya. Daerah kaya menjadi lokasi eksploitasi, bukan pusat kemakmuran. Paradoks ini menuntut reformasi distribusi sumber daya agar adil dan berkeadilan.
Kekuasaan Sehat vs Kekuasaan Tidak Sehat
Kekuasaan yang sehat menanyakan bagaimana rakyat memperoleh manfaat maksimal. Adapun kekuasaan yang tidak sehat sibuk mengumpulkan dan mengendalikan sumber daya. Rakyat menonton kekayaan sambil menilai apakah hak mereka dihormati. Perbedaan cara berpikir menentukan arah pembangunan bangsa. Negara modern harus dibangun atas prinsip efisiensi, keadilan, transparansi, dan penghormatan hak rakyat. Tanpa reformasi, modernitas hanyalah kosmetik pembangunan.
Jika ketimpangan terus terjadi, sistem harus dievaluasi. Rakyat melihat kekayaan sambil menunggu distribusi yang adil. Tidak cukup menilai pejabat, logika kekuasaan yang melahirkan kebijakan pun perlu dikritisi. Sistem distribusi yang adil menempatkan rakyat sebagai penerima manfaat utama, bukan sekadar objek upeti modern. Reformasi sistem menjadi kunci keadilan substantif dan kemakmuran merata.
Solusi Mengurangi Ketimpangan
- Revisi mekanisme distribusi dana sumber daya agar lebih proporsional dan adil.
- Tingkatkan transparansi penggunaan hasil tambang untuk publik di daerah terkait.
- Perkuat kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri.
- Prioritaskan prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.
- Maksimalkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya.
- Edukasi masyarakat mengenai hak mereka atas sumber daya lokal.
- Lakukan audit berkala distribusi dana dari daerah kaya untuk memastikan keadilan.
Dengan langkah ini, rakyat menonton kekayaan dapat berubah menjadi rakyat menikmati kekayaan, sementara keadilan tidak lagi menunggu giliran.
Modernitas bukan soal gedung tinggi, teknologi, atau istilah canggih dalam pidato. Modernitas adalah keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan rakyat. Rakyat menonton kekayaan harus menjadi penerima manfaat nyata. Sistem dan logika kekuasaan harus diarahkan untuk melayani, bukan mengeksploitasi. Reformasi distribusi sumber daya strategis menjadi langkah konkret menjawab pertanyaan: kemajuan untuk siapa jika rakyat menonton kekayaan dan keadilan selalu menunggu giliran? Keberhasilan bangsa terletak pada seberapa besar kemakmuran dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sah negeri ini.
