beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menanggapi penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua mantan wakilnya. Dadan, bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026. Ketiganya digelandang Kejaksaan Agung (Kejagung) usai penggeledahan di kantor BGN pada Rabu, 3 Juni 2026. Presiden menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap indikasi penyalahgunaan anggaran publik.
Pergantian Pimpinan BGN
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan ketiganya. Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN baru. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dilantik sebagai Wakil Kepala BGN. Langkah ini diambil untuk memastikan kelanjutan program MBG sesuai kepentingan rakyat.
Prabowo menyebut pergantian pimpinan bukan keputusan mudah. Ia merasa sedih harus mengganti orang yang selama ini dipercayai dan dicintai dalam tugas negara. Presiden menekankan tidak akan memengaruhi proses hukum. “Mereka menghadapi penyelidikan hukum, saya tidak boleh banyak komentar,” ujarnya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.
Tugas Negara dan Perlindungan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menekankan tiga tugas utama negara: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Prayogi menekankan bahwa pengelolaan program publik harus transparan dan akuntabel. Penyalahgunaan sumber daya rakyat harus ditindak tegas agar kepentingan masyarakat terlindungi. Ia menyoroti pentingnya penegakan hukum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Korupsi dalam program MBG berdampak langsung pada kesejahteraan anak-anak dan keluarga miskin.
Indikasi Penyimpangan dan Tindakan Pemerintah
Prabowo mengaku telah menerima laporan indikasi penyelewengan di BGN. Laporan itu memicu panggilan Kepala BPKP, Kepala PPATK, dan pejabat terkait untuk audit internal. Presiden menegaskan bahwa pengaruh pimpinan sangat besar terhadap kualitas organisasi. Pemimpin tidak kompeten atau tidak jujur akan menurunkan kinerja institusi publik. Ia menekankan bahwa program MBG sangat strategis bagi negara, berpengaruh pada kesehatan, kecerdasan, dan masa depan generasi penerus bangsa.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan Program Publik
Partai X menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat. Setiap program negara, termasuk MBG, harus berorientasi pada kepentingan publik. Pengawasan lintas sektor perlu dilakukan secara rutin. BPN, Kejaksaan, BPKP, dan PPATK diharapkan berperan aktif mencegah penyimpangan. Partai X mendorong penetapan mekanisme audit terbuka. Publik berhak mengetahui alokasi anggaran dan realisasi program guna mengurangi praktik korupsi.
Solusi Partai X untuk Pencegahan Korupsi
Solusi konkret Partai X meliputi penguatan manajemen risiko, digitalisasi pelaporan keuangan, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan. Audit dan laporan rutin memastikan program berjalan sesuai ketentuan, melindungi dana negara, dan meningkatkan kepercayaan publik. Sanksi tegas diterapkan pada oknum yang melanggar. Pemulihan aset negara dialihkan kembali untuk kepentingan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, dan gizi anak sekolah.
Keputusan Prabowo dan tindakan Kejagung menegaskan bahwa korupsi sumber daya rakyat tidak ditoleransi. BUMN dan lembaga pemerintah diharapkan fokus melayani masyarakat, memastikan program strategis tetap berjalan dengan transparan. Dengan prinsip dan solusi Partai X, negara hadir melindungi, melayani, dan mengatur untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
