beritax.id – Indonesia terlihat sebagai bangunan megah dari luar. Gedung, jalan, dan statistik ekonomi tampak solid. Namun pengalaman rakyat berbeda. Banyak warga merasakan aturan tanpa perlindungan nyata, bukan sekadar formalitas. Hukum tampak hadir, tetapi perlindungan bagi masyarakat sering absen. Masalah berulang ini membentuk kebiasaan yang salah: menyesuaikan diri dengan sistem yang bocor.
Kebocoran kecil namun sistemik membuat rakyat adaptif. Mereka menambal sendiri kerusakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Situasi ini menimbulkan ketimpangan antara peran rakyat dan kewajiban pemerintah. Rasa keadilan tereduksi, meski formalitas tetap dijaga.
Kepedulian yang Salah Arah
Rakyat sering bereaksi cepat terhadap krisis. Gotong royong dan solidaritas muncul untuk menutupi kelemahan sistem. Namun respons cepat ini tanpa sadar memperkuat pola aturan tanpa perlindungan. Sistem yang bocor tidak dipaksa berubah. Solidaritas menjadi mekanisme darurat permanen yang menggantikan tanggung jawab pemerintah.
Kepedulian yang semula murni berubah menjadi identitas sosial. Warga berfokus pada citra peduli, bukan memperbaiki desain sistem. Akibatnya, struktur yang menyebabkan penderitaan tetap tidak tersentuh, dan kesenjangan semakin melebar.
Rakyat Sebagai Penanggung Akibat
Pergeseran posisi rakyat terlihat ketika mereka menjadi penanggung akibat. Pajak dibayarkan, mandat diberikan, tetapi rakyat tetap harus menanggung dampak kesalahan desain. Mandat yang seharusnya timbal balik berubah menjadi kewajiban sepihak. Sistem menuntut adaptasi warga, bukan memperbaiki aturan tanpa perlindungan yang ada.
Normalisasi penderitaan menumbuhkan narasi pengorbanan. Kesabaran dianggap kebajikan, tetapi akar masalah tidak disentuh. Rakyat dipersempit menjadi pembayar pajak dan pemilih periodik, sementara kontrol nyata terhadap kebijakan semakin minim. Kritik dianggap gangguan, bukan bagian dari mekanisme evaluasi.
Populisme dan Formalitas yang Menipu
Populisme simbolik menimbulkan kesan kedekatan antara pemimpin dan rakyat. Namun tanpa perubahan struktural, rakyat tetap berada di posisi subordinat. Negara sibuk mengatur prosedur, tetapi layanan yang nyata bagi rakyat jarang muncul. Ini menegaskan kondisi aturan tanpa perlindungan, di mana formalitas berjalan, namun keadilan tertinggal.
Bahasa negara yang dominan bersifat satu arah. Rakyat diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek kedaulatan. Mekanisme partisipasi formal hanya menutupi ketimpangan nyata. Kritik dibalas prosedur, bukan perubahan substantif, memperlebar jarak antara pengelola dan pemilik kedaulatan.
Solusi: Membalik Desain Sistem
- Penguatan Mekanisme Timbal Balik: Pajak dan mandat rakyat harus disertai akuntabilitas dan transparansi pemerintah.
- Partisipasi Publik Substantif: Forum konsultasi bukan formalitas, tetapi ruang memengaruhi keputusan kebijakan.
- Reformasi Konstitusional dan Institusional: Struktur negara harus dirancang agar keadilan dan perlindungan menjadi prioritas, bukan formalitas semata.
- Evaluasi Dampak Kebijakan: Seluruh regulasi diuji efeknya pada warga kecil untuk mencegah aturan tanpa perlindungan berulang.
- Kesadaran Kolektif Rakyat: Rakyat harus memahami posisi sebagai pemilik kedaulatan dan menuntut desain negara yang adil.
Keadilan akan tetap kalah jika formalitas mendominasi. Aturan tanpa perlindungan membuat rakyat terbiasa menambal kebocoran sendiri. Reformasi struktural dan kesadaran kolektif menjadi kunci. Hanya melalui perbaikan desain negara dan penguatan kedaulatan rakyat, Indonesia bisa kembali menjadi rumah yang aman dan adil bagi seluruh warganya.
