beritax.id – Penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite kembali terjadi di wilayah utara Bangkalan, Madura, mengundang perhatian aparat kepolisian setempat. Kasus ini terungkap ketika personel Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menghentikan sebuah pikap L300 yang membawa 37 jeriken, masing-masing berkapasitas 35 liter, berisi Pertalite. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo didampingi Kasat Reskrim AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan kronologi penemuan tersebut dalam siaran pers, Rabu (6/5/2026).
Kendaraan pikap yang melintas mencurigakan di Jalan Raya Lembung Paseseh, Kecamatan Sepulu, diamankan setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat. “Setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata benar jenis Pertalite. Kendaraan pikap itu memuat 37 jeriken masing-masing kapasitas 35 liter berisi Pertalite, sehingga dibawa ke Polres sebagai barang bukti,” jelas Hafid.
Dampak Penyalahgunaan BBM Subsidi
Kasus ini menunjukkan masih adanya praktik pengalihan BBM bersubsidi yang merugikan publik. BBM Pertalite semestinya digunakan untuk kendaraan umum dan sektor produktif, bukan untuk diperdagangkan ilegal. Penyalahgunaan tersebut berpotensi meningkatkan biaya subsidi negara dan mengurangi manfaat bagi masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menekankan bahwa tugas negara harus tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat agar sumber daya publik tidak disalahgunakan. Ia menegaskan, kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya pengawasan distribusi subsidi.
Prinsip Partai X dan Solusi
Berdasarkan prinsip Partai X, pemerintah harus mengutamakan perlindungan rakyat, memastikan layanan publik berjalan efisien, dan mengatur penggunaan dana secara transparan. Solusi yang disarankan mencakup:
- Pengawasan Distribusi BBM – Perlu pemasangan sistem digital dan GPS untuk memantau kendaraan pengangkut BBM subsidi.
- Sanksi Tegas – Pelaku penyalahgunaan harus dikenakan sanksi administratif maupun pidana untuk memberikan efek jera.
- Edukasi Publik – Sosialisasi mengenai mekanisme distribusi dan hak masyarakat atas BBM subsidi agar mengurangi praktik ilegal.
- Pemanfaatan Dana Subsidi Optimal – Anggaran BBM subsidi yang diselamatkan dapat dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Sumenep.
Sementara itu, Pemkab Sumenep setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp 400 juta untuk pelestarian cagar budaya. Dana tersebut harus dijaga agar tidak terpangkas akibat praktik penyalahgunaan subsidi atau alokasi yang tidak tepat sasaran. Hal ini memperlihatkan pentingnya integritas penggunaan dana publik demi kepentingan warga.
Kritik dan Tindakan Ke Depan
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan distribusi subsidi BBM harus lebih ketat. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib memastikan energi subsidi sampai ke masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi. Prayogi menekankan, mekanisme transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar rakyat merasakan manfaat penuh dari subsidi.
Penyalahgunaan BBM subsidi di Bangkalan mengingatkan bahwa perlindungan kepentingan rakyat adalah prioritas utama. Prinsip Partai X menegaskan pentingnya integritas, pengawasan, dan redistribusi sumber daya publik secara adil. Langkah-langkah solutif harus segera diterapkan agar subsidi BBM benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumenep dan Madura pada umumnya.
