beritax.id – Desain negara Iran adalah contoh menarik dari perpaduan antara otoritas tertinggi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Dengan struktur ketatanegaraan yang jelas, Iran menggabungkan kekuasaan yang besar dalam tangan Pemimpin Tertinggi sambil memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih beberapa pejabat penting melalui sistem pemilihan yang terbatas. Sistem ini menunjukkan bagaimana negara dapat tetap stabil meskipun ada pemisahan antara negara yang menentukan arah dan pemerintah yang melaksanakan kebijakan.
Struktur Ketatanegaraan Iran: Otoritas dan Partisipasi Rakyat
Di Iran, Majelis Pakar memiliki kewenangan untuk memilih Pemimpin Tertinggi, yang memegang kendali atas kebijakan negara yang strategis. Adapun seperti kebijakan luar negeri dan pertahanan. Pemimpin Tertinggi berfungsi untuk menjaga stabilitas negara dalam jangka panjang dan memastikan bahwa kebijakan negara tetap konsisten, meskipun ada pergantian pemerintahan. Namun, Pemimpin Tertinggi tidak terlibat langsung dalam pemerintahan sehari-hari.
Sementara itu, Guardian Council bertugas untuk menyaring dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Memastikan kebijakan tetap sesuai dengan prinsip dasar negara dan tidak tergantung pada perubahan kepentingan sesaat. Presiden Iran, yang dipilih melalui pemilu, bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi dan lembaga pengawas lainnya. Dalam hal ini, meskipun Presiden memiliki kewenangan eksekutif, perannya terbatas pada pelaksanaan kebijakan yang sudah ada.
Struktur Ketatanegaraan Sekolah Negarawan: Peran MPR dan Pengawasan Kepala Negara
Di Indonesia, konsep Sekolah Negarawan memperkenalkan struktur yang memisahkan dengan jelas antara negara yang menentukan arah kebijakan dan pemerintahan yang melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam sistem ini, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah lembaga tertinggi yang menentukan arah strategis negara dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. MPR berperan sebagai penjaga kestabilan negara dan memastikan bahwa kebijakan tetap berjalan sesuai dengan prinsip dasar negara.
Kepala Negara dalam sistem Sekolah Negarawan berfungsi mirip dengan Pemimpin Tertinggi di Iran. Kepala Negara berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan negara, sementara Presiden berfungsi sebagai pelaksana mandat rakyat yang sudah ditetapkan oleh MPR. Presiden, dalam hal ini, tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan strategis negara. Adapun tetapi bertugas melaksanakan kebijakan yang telah disetujui oleh MPR.
Kesamaan Antara Iran dan Sekolah Negarawan
Desain negara Iran dan Sekolah Negarawan di Indonesia memiliki kesamaan yang jelas dalam hal pemisahan peran antara negara yang menetapkan arah kebijakan dan pemerintahan yang melaksanakan kebijakan. Kedua sistem ini memisahkan peran antara lembaga tertinggi negara yang mengawasi dan menetapkan arah strategis negara dan Presiden yang hanya bertugas menjalankan kebijakan yang sudah ada.
Di Iran, Majelis Pakar memilih Pemimpin Tertinggi yang mengawasi kebijakan negara dan menjaga kestabilan negara. Di Indonesia, MPR memiliki kewenangan untuk menentukan arah negara dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Keduanya menekankan bahwa kebijakan negara harus tetap konsisten meskipun ada pergantian pemerintahan.
Selain itu, kedua sistem ini menekankan peran militer yang tetap berada di bawah pengawasan negara, bukan pemerintah. Di Iran, Guardian Council mengawasi kebijakan militer, sementara dalam Sekolah Negarawan, Dewan Keamanan Negara berfungsi untuk menjaga stabilitas negara.
Solusi untuk Indonesia: Memperkuat Pengawasan Negara oleh MPR
Untuk menciptakan desain negara yang stabil dan mengatasi ketergantungan pada kepentingan jangka pendek. Indonesia dapat memperkuat peran MPR sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan arah negara. MPR harus diberi peran yang lebih besar dalam menetapkan kebijakan jangka panjang dan mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh Presiden.
Selain itu, memperjelas peran Kepala Negara sebagai pengawas kebijakan negara juga sangat penting. Dengan memastikan bahwa Presiden tetap fokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh MPR. Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan negara tetap berada pada jalurnya dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pemerintahan yang sering terjadi.
Memperkuat pengawasan terhadap militer dengan memastikan bahwa Dewan Keamanan Negara tetap berada di bawah kendali negara dan bukan pemerintah akan menjaga ketahanan negara dari ancaman eksternal dan internal.
Penutup
Desain negara Iran memperlihatkan bagaimana perpaduan antara otoritas tertinggi dan partisipasi rakyat dalam memilih pejabat negara dapat menciptakan sistem yang stabil. Begitu juga dengan Sekolah Negarawan di Indonesia, yang menekankan pemisahan antara negara yang menetapkan arah dan pemerintahan yang melaksanakan kebijakan. Dengan memperkuat peran MPR, memperjelas pengawasan oleh Kepala Negara, dan memastikan Presiden berfokus pada pelaksanaan kebijakan. Indonesia dapat memperkuat ketahanan negara dan menjaga stabilitas kebijakan negara dalam menghadapi tantangan pemerintahan, sosial, dan ekonomi.
