beritax.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama untuk mengatasi kasus-kasus intoleransi yang masih terjadi di berbagai daerah. Pigai mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perlakuan diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas, termasuk penganut kepercayaan lokal.
Usulan Pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama
Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Pigai menyampaikan bahwa intoleransi terhadap kelompok agama masih marak, terutama di wilayah-wilayah tertentu seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali. Pigai mengusulkan pembentukan UU yang mengatur kebebasan beragama yang lebih inklusif, sehingga dapat mengakomodasi semua penganut agama dan kepercayaan, termasuk agama wiwitan dan kepercayaan lokal.
“Ini makin ke timur, orang Islam juga mengalami penderitaan. NTT juga sama. Bali, di luar Bali orang yang bukan beragama mayoritas di sana juga mengalami penderitaan,” ujar Pigai dalam kesempatan tersebut.
Namun, Pigai juga mengungkapkan bahwa dalam diskusinya dengan Menteri Agama, muncul perbedaan pandangan terkait UU tersebut. Menteri Agama berpendapat bahwa perlindungan terhadap umat beragama lebih tepat diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama.
“Menteri (Agama) bilang, ‘Nggak bisa, Pak Pigai, kalau mau Undang-Undang Perlindungan Umat,'” ungkap Pigai.
Toleransi Antaragama di Jawa Barat
Pigai juga menanggapi anggapan bahwa Jawa Barat merupakan daerah dengan banyak kasus intoleransi. Ia menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah opini negatif yang telah terbentuk di masyarakat.
“Itu hanya opini negatif yang sudah terbangun sekian lama seakan-akan Jawa Barat itu intoleran. Ini saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemantauan saya, berdasarkan penelitian saya,” jelas Pigai. Ia menambahkan bahwa Jawa Barat hanya memiliki satu kasus intoleransi yang muncul, namun hal itu kemudian dianggap berlebihan.
Tugas Negara dalam Menjaga Toleransi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menekankan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Negara harus memastikan bahwa kebebasan beragama dan toleransi tetap terjaga di seluruh lapisan masyarakat. Adapun tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan terhadap kelompok tertentu.
Prayogi juga mengingatkan bahwa dalam konteks kebebasan beragama, negara harus memiliki kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak asasi manusia dan menjamin keberagaman agama dan kepercayaan dihormati.
Prinsip Partai X
- Melindungi Rakyat: Negara wajib melindungi hak-hak setiap individu, termasuk kebebasan beragama, dari segala bentuk intoleransi dan diskriminasi.
- Melayani Rakyat: Pemerintah harus memastikan setiap kelompok, agama, dan kepercayaan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa pengecualian.
- Mengatur Rakyat: Kebijakan pemerintah harus dapat mengatur dengan bijak hubungan antar agama dan kepercayaan agar tercipta keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat.
Solusi Partai X
- Undang-Undang Kebebasan Beragama yang Inklusif: Partai X mendorong agar UU Kebebasan Beragama yang diusulkan dapat lebih inklusif. Hal ini mencakup semua agama dan kepercayaan, termasuk yang selama ini terpinggirkan.
- Peningkatan Pendidikan Toleransi: Partai X menyarankan adanya program pendidikan tentang toleransi beragama di seluruh tingkatan pendidikan. Hal ini untuk menanamkan pemahaman yang benar tentang kebebasan beragama.
- Meningkatkan Peran Pemerintah dalam Penyuluhan: Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan penyuluhan mengenai pentingnya toleransi beragama dan menghormati keberagaman di masyarakat.
Kesimpulan
Usulan Menteri HAM Natalius Pigai untuk membentuk Undang-Undang Kebebasan Beragama sebagai langkah untuk mengatasi intoleransi di Indonesia harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak beragama dengan kebijakan yang melindungi semua agama dan kepercayaan, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertindas atau terpinggirkan. Partai X berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menjaga keberagaman yang ada.
