beritax.id– Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan niatnya untuk menertibkan sejumlah pengamat yang dinilai tidak mendukung keberhasilan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). Menurut Prabowo, ada beberapa pengamat yang kerap mengkritik dan berusaha menimbulkan kecemasan di masyarakat terkait kebijakan pemerintah.
Tanggapan PDIP terhadap Pernyataan Prabowo
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan ini merupakan risiko yang harus ditanggung oleh rakyat setelah memilih pemerintah. Menurut Andreas, Presiden Prabowo mungkin merasa berhak untuk bertindak tegas terhadap pengamat yang tidak sejalan dengan pemerintahannya. “Ini risiko yang harus dialami rakyat yang telah memilih,” kata Andreas kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).
Namun, meskipun PDIP menginginkan pemerintah berhasil, Andreas mengakui bahwa Presiden Prabowo memiliki hak untuk menilai pihak yang tidak menyukai kebijakan pemerintah sesuai dengan pemahamannya. PDIP, lanjutnya, berharap keberhasilan pemerintahan dapat membawa manfaat bagi rakyat, seperti menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Prabowo: Pengamat Tak Suka Keberhasilan Pemerintah
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa ada pengamat-pengamat yang merasa tidak senang dengan keberhasilan pemerintah, karena mereka merasa dirugikan oleh kebijakan yang dibuat. “Ada pengamat yang merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau merasa hilang rejeki, terutama maling-maling dan koruptor,” ujar Prabowo. Ia menegaskan akan menertibkan mereka dengan menggunakan data intelijen yang ia miliki.
Namun, Prabowo juga menekankan bahwa ia akan tetap melaksanakan penertiban dengan cara yang baik dan persuasif. “Kami percaya dengan evidence-based. Dengan bukti, rakyat kita akan mengerti,” tambahnya.
Pentingnya Penyatuan Setelah Persaingan Kekuasaan
Prabowo juga menegaskan bahwa perbedaan pendapat dan persaingan kekuasaan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun setelah persaingan berakhir, negara harus bersatu. “Harusnya perbedaan pendapat tidak masalah, persaingan ya persaingan. Tapi setelah itu kita harus kompak,” ujarnya.
Menurut Prabowo, Indonesia harus bersatu setelah pemilihan dan bekerja sama untuk membangun negara. “Kita satu kapal. Kapal yang namanya RI ini mengarungi lautan yang penuh karang,” kata Prabowo.
Prayogi R Saputra: Tugas Negara untuk Melindungi dan Melayani Rakyat
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, menekankan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks ini, Prabowo sebagai Presiden harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan masyarakat. “Keberhasilan pemerintah harus dipastikan berdampak positif bagi rakyat, bukan sekadar mengatasi kritik, tetapi melalui kebijakan yang memberikan kesejahteraan,” tegas Prayogi.
Prinsip Partai X:
- Melindungi Rakyat: Pemerintah harus melindungi hak-hak rakyat, termasuk kebebasan untuk berpendapat.
- Melayani Rakyat: Pemerintah harus memastikan keberhasilan kebijakan pemerintah memberi manfaat langsung kepada rakyat.
- Mengatur Rakyat dengan Bijaksana: Negara harus mengatur masyarakat secara adil tanpa menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan kritik yang membangun.
Solusi Partai X:
- Meningkatkan Dialog Terbuka: Penting untuk menciptakan ruang bagi dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, serta antara pemerintah dan pengamat.
- Menghargai Perbedaan Pendapat: Pemerintah harus menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, selama itu disampaikan dengan cara yang konstruktif.
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Agar masyarakat merasa lebih percaya kepada pemerintah, setiap kebijakan dan tindakan harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas.
Kesimpulan
Pernyataan Presiden Prabowo terkait penertiban pengamat perlu direspons dengan bijaksana. Sementara pengamat yang mengkritik pemerintah memang bagian dari demokrasi, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat. Dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan dialog terbuka, pengelolaan pemerintahan akan lebih efektif, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat.
