beritax.id– Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan tidak ada masalah dengan wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR untuk mengatasi dampak dari konflik di Timur Tengah. Namun, ia menekankan bahwa jika penghematan gaji dilakukan. Langkah tersebut harus dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu, agar memberikan contoh kepada masyarakat.
“Kalau mau potong, penghematan, ya harus mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini,” kata Andreas dalam wawancara pada Senin (16/3/2026). Menurutnya, hal ini penting agar masyarakat lebih memahami kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi tantangan global.
Menjaga Keadilan dan Efisiensi Anggaran
Andreas juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah, yang selama ini dinilai tidak efisien dan masih ada pemborosan. Ia menegaskan bahwa pemotongan gaji pejabat negara tidak akan efektif jika pemerintah tetap menyusun anggaran yang boros atau tidak mendesak. “Jangan perintahkan untuk potong orang lain, sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk melakukan penyisiran anggaran di setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara tepat. Dengan langkah ini, ia berharap pemerintah dapat menciptakan efisiensi dan mengurangi pemborosan yang selama ini terjadi. Terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyatakan bahwa langkah pemotongan gaji tersebut harus tetap diimbangi dengan prinsip transparansi dan keadilan. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika ada pemotongan, maka itu harus diterapkan secara adil dan terbuka. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait, dimulai dari pejabat paling tinggi,” ujarnya.
Prayogi juga mengingatkan bahwa kebijakan penghematan harus dipikirkan dengan matang agar tidak merugikan rakyat kecil. “Kami mendukung langkah penghematan, tetapi harus ada pengawasan yang jelas dan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi anggaran,” katanya. Menurutnya, penghematan ini bukan hanya tentang pemotongan gaji. Tetapi juga menyangkut efisiensi pengelolaan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Prinsip Partai X:
- Keadilan dalam Pengelolaan Anggaran: Semua kebijakan penghematan harus mempertimbangkan keadilan dan tidak boleh membebani rakyat yang sudah terdampak krisis ekonomi.
- Transparansi: Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan transparansi, agar masyarakat dapat melihat bagaimana dan kemana dana publik dialokasikan.
- Efisiensi dalam Pemerintahan: Penghematan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyisiran anggaran kementerian dan lembaga, agar anggaran yang ada benar-benar digunakan secara optimal.
Solusi Partai X:
- Penyisiran Anggaran dan Pengelolaan yang Efisien: Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap anggaran negara. Dengan mengurangi alokasi untuk hal-hal yang tidak mendesak dan mengalihkan dana untuk sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti kesehatan dan pendidikan.
- Keadilan dalam Pemotongan: Pemotongan gaji pejabat negara harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi rakyat. Serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat.
- Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas: Semua kebijakan penghematan harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat, serta memastikan transparansi dalam pengalokasian anggaran.
Kesimpulan
Pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai upaya penghematan di tengah ketidakpastian ekonomi memang perlu dilakukan. Namun, penting bagi pemerintah untuk memulai dari diri mereka sendiri, menjaga transparansi. Serta emastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya adil tetapi juga efisien. Dengan langkah yang hati-hati, penghematan dapat dilakukan tanpa membebani rakyat dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan: efisiensi anggaran dan pemerataan kesejahteraan. Partai X menegaskan bahwa efisiensi dan pengelolaan anggaran yang lebih baik adalah langkah penting. Hal ini untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.
